Kementan Siapkan Strategi untuk Antisipasi Cuaca Ekstrem

Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) terus mewaspadai perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini. Munculnya cuaca ekstrem berpotensi menghambat produksi pertanian. Sebab itu, Kementan sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi cuaca atau iklim ekstrem tahun ini. Yakni percepatan musim tanam dan menyamakan validasi cuaca dengan BMKG.

“Selama ini, kita selalu masalah cuaca dan hama. Karena itu, kita lakukan mapping serta kerja sama dengan BMKG. Yang pasti kita terus bergerak cepat. Mudah mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan bukan hanya beras yang terpenuhi, tapi komoditas lain selalu tersedia," ujar Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Minggu (19/2/2023).

Dikatakannya, keberhasilan Indonesia dalam menjaga ketersediaan pangan pada 2022 adalah modal utama dalam melakukan fokus kerja tahun ini. Karena itu, pendekatan kerja yang diambil harus berjalan efektif dan efisien. 

"Pertanian di tahun 2023 itu sudah kita rancang pada tahun 2022, karena itu kita lanjutkan dengan melakukan intervensi agar produksi berjalan dengan lancar serta sesuai dengan harapan," kata Mentan SYL.

Untuk saat ini, kondisi cuaca terbilang menguntungkan karena cukup bersahabat. Hujan yang cukup mendukung produksi dalam musim tanam kali ini. Petani telah dapat memulai panen pada Februari, sedangkan puncak panen akan berlangsung Maret hingga April.

“Oleh karena itu kita berharap hasil produksi ini segera terproses di semua penggilingan. Dari penggilingan tentu akan menuju pasar, dengan begitu tentu kita berharap ketersediaan di seluruh Indonesia cukup,” harapnya.

Tahun ini, beberapa OPT diperkirakan meningkat pada bulan Mei, Juni dan Juli. Yaitu tikus dan penggerek batang yang merupakan OPT yang identik dengan musim kemarau. Tetapi 3 OPT lainnya (WBC, BLAS, dan BLB) juga tetap harus diwaspadai. 

"Peringatan FAO terhadap potensi kelangkaan pangan bukanlah karena faktor kekeringan (iklim). Tetapi lebih ke food supply chain yang terganggu. Ini tidak boleh terjadi di negeri ini," tegas Mentan SYL.

Mentan SYL menjelaskan, Indonesia diperkirakan akan mengalami surplus beras setidaknya 1,7 juta ton pada tahun ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras nasional 32 juta ton, sedang kebutuhan kurang lebih 30 juta ton. Setidaknya, akan ada cadangan hingga 1,7 juta ton. 

"Dari data BPS juga mengatakan panen dalam rentang Februari-Maret akan mencapai sekitar 10 juta ton. Kalau dari pengamatan Kementerian Pertanian melalui satelit melihat produksi periode itu bahkan dapat mencapai 11,1 juta ton," kata Mentan SYL.

Mentan SYL menjamin data satelit ini valid karena memotret seluruh lahan padi di Tanah Air. Selain itu, laporan dari dinas-dinas provinsi dan kabupaten terkait panen padi, juga mendukung tren yang sama.

Sementara, ketersediaan beras hingga Idul Fitri dalam posisi aman, hingga bulan Maret mendatang, 1,9 juta hektar lahan sawah akan panen.

"Artinya akan ada 6 juta ton beras yang dihasilkan oleh para petani dalam negeri, hingga bulan Maret mendatang. Memasuki Februari ini, ada kurang lebih 1,9 juta hektare di seluruh Indonesia yang siap panen,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil mengatakan, kementerian pertanian siap membantu menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi daerah-daerah apabila mengalami kekeringan atau kebanjiran dengan menyediakan paket bantuan kepada petani. 

"Pertama adalah pompanisasi dan pipanisasi. Bantuan tersebut digunakan untuk menarik air dari sumber-sumber yang ada, baik dari sungai maupun mata air. Pompa juga untuk menguras air yang menggenangi sawah akibat banjir," ujar Ali Jamil.

Kedua, kementan juga bisa menyediakan pembangunan embung atau long storage. Program ini untuk kelompok tani guna menampung air di musim hujan (bank air) kemudian dialirkan ke sawah bila dibutuhkan. Ketiga, membangun sumur dangkal (sumur bor) di lahan-lahan yang mengalami kekeringan. 

"Sumur bor ini dalamnya bisa mencapai 60 meter. Ini juga cukup membantu dalam mengatasi kekeringan," ungkapnya.

Keempat, petani diimbau untuk ikut program asuransi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Dengan asuransi ini, jika ada lahan padinya mengalami kekeringan hingga 70% akan dapat ganti rugi sebesar Rp 6 juta per ha per musim.

"Sehingga petani tidak perlu lagi was-was mengalami gagal panen karena kekeringan. Karena dari klaim bisa jadi modal menanam kembali," tambah Ali Jamil.

Kementan juga mengidentifikasi sumber-sumber air yang masih dapat dimanfaatkan dan menyalurkannya dengan pompa pada lahan sawah yang masih terdapat standing crop.

"Juga mendorong percepatan pelaksanaan fisik kegiatan irigasi pertanian untuk segera dimanfaatkan dalam mengantisipasi kekeringan antara lain jaringan irigasi tersier, embung pertanian dan irigasi perpipaan dan perpompaan," pungkas Ali Jamil.