Kejaksaan Agung Ungkap Alasan Banding JPU terhadap Putusan Ferdy Sambo Cs

Jakarta, tvOnenews.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) ungkapkan alasan banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap empat terdakwa pembunuhan berencana Ferdy Sambo Cs.

Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan resminya yang diterima tvOnenews.com, Senin (20/2/2023).

Keempat terdakwa pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J itu adalah Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat-Ma'ruf, dan Ricky Rizal Wibowo.

Menurutnya dasar pertimbangan pengajuan banding itu yakni aturan normatif hukum acara pidana berdasarkan rumusan Pasal 67 KUHAP. 

“Bunyinya terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas. Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat,” tuturnya.

Menurutnya upaya hukum banding oleh JPU itu dilakukan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, pada poin 4 tentang Sikap Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan huruf k.

“Dalam hal terdakwa mengajukan banding, penuntut umum wajib mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra memori banding apabila terdakwa membuat memori banding,"  

“Dan huruf l pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada huruf k menjadi dasar untuk mengajukan kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

Lebih lanjut Sumedana mengatakan upaya hukum banding yang diajukan oleh JPU walaupun semua pertimbangan hukum sudah diambil alih dan hukuman diperberat dalam vonis pengadilan, JPU menerapkan prinsip equality before the law.

"Yaitu persamaan hak di depan hukum dalam satu proses peradilan dan bukan semata-mata karena perbedaan strafmaat (tinggi rendahnya hukuman). Namun ketika putusan Pengadilan Tinggi mengabulkan banding para Terdakwa baik sebagian ataupun seluruhnya, JPU mempunyai hak yang sama untuk mempertahankan argumentasi hukum," tuturnya. 

"Yang sudah dibacakan dan tertuang dalam Surat Tuntutan dan argumentasi hukum yang telah tertuang dalam memori banding dan kontra memori banding, sehingga persamaan hak dalam upaya hukum dapat diakomodir pada saat mengajukan upaya hukum kasasi," tambahnya. 

Upaya hukum banding oleh JPU nantinya akan mengajukan memori banding dan juga kontra memori banding berupa risalah yang memuat bantahan-bantahan terhadap isi memori banding dari terdakwa empat terdakwa.

"Serta menekankan kembali kebenaran dan ketepatan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," pungkasnya.(*)