Cegah Kebakaran Minyak Ilegal, Gubernur Minta Pusat Berikan Kewenangan Pemda

Palembang, Sumatera Selatan - Gubernur Sumsel, Herman Deru, meminta pemerintah pusat menutup pasar minyak ilegal dari hulu sampai hilir, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran tambang minyak ilegal susulan. 

"Saya sampaikan kalau kita berkomitmen memberantas illegal driling atau illegal mining, marketnya yang kita tutup, dari hulu sampai hilir kita tutup. Percuma saja kalau marketnya masih ada, dan market itu tidak di provinsi ini, di provinsi lain kadang juga di pulau lain," ungkap Deru saat ditemui, Kamis  (14/10/2021).

Oleh karena itu, Deru meminta agar pemerintah pusat segera mendelegasikan sebagian kewenangan pada pemerintah daerah. Terkait hal tersebut, menurut Deru, saat ini masih menunggu proses realisasi pendelegasian regulasi atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). 

"Inikan semua kewenanganya di pusat, jadi kita ini hanya mengawasi tanpa gigi, apa yang kita awasi kalau kita hanya jadi pengarah saja. Untuk melegalkan kita gak punya kewenangan hanya mengusulkan, menutup yang melanggar juga gak ada kewenanganya," terangnya. 

Jika kewenangan itu diberikan kepada pemerintah daerah, ia berkomitmen akan bertangung jawab, sepenuhnya. 

"Bukan lempar batu sembunyi tangan lagi, kita bisa langsung eksekusi. Bukan jadi pengarah saja," jelasnya. (Junjati Patra/ Na)