"Tapi kita terus tekankan bahwa pelayanan prima harus dilakukan secara terus-menerus. Karena itu kami lakukan evaluasi terhadap layanan pendaftaran pupuk maupun pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura. Kita juga melakukan pengawasan guna mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel," jelasnya.
Leli menambahkan bahwa selama ini pemerintah juga membuka ruang pengawasan bersama baik dengan pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga negara lainya. "Kebetulan kami baru saja melakukan uji coba pengawasan bersama dengan BKPM dan direktorat teknis di salah satu perusahaan di Blitar dan Malang," katanya.
Load more