Tak Kapok dengan Kasus Kekerasan PRT Migran, Pemerintah Gagal Buat Skema Perlindungan

Selain itu, dia menegaskan hak-hak buruh luar negeri juga harus diperhatikan soal keselamatan selama bekerja.

"Negara harus meminta maaf secara publik kepada KP (korban PRT migran di Hongkong) dan sektor domestik lainnya," tegasnya.

Eni menambahkan kurangnya informasi pada saat perekrutan disinyalir dilakukan secara sengaja untuk tetap menjadikan migran tersebut sebagai pekerja murah (cheap labour). 

Dia memastikan hal tersebut kerap terjadi karenanya tidak ada koordinasi antara pihak swasta perekrut pekerja migran kepada pihak luar negeri.

"Indikatornya, tidak adanya bekal pemahaman (hak dan kewajiban PRT Migran, bahasa dan budaya negara tujuan yang menjadi kunci keselamatan dan keamanan) PRT migran selama bekerja," imbuhnya.

Sementara itu, Eni mengaku pemerintah hanya memintangkan investasi ketika kunjungan kerja ke Hongkong.

Dia memahami bahwa pemerintah hanya membahas kebutuhan pasar perdagangan, tanpa kejelasan soal isu pekerja migran.