"Iti bukan berarti 134 salah, melainkan dalam surat, saya sebutkan tolong ditindaklanjuti. Kenapa mereka mempunyai perusahaan? Ini kan umumnya atas nama istrinya," jelasnya.
Meski demikian, Pahala menyatakan dalam LHKPN, pegawai dan istri merupakan satu kesatuan, sehingga perlu diklarifikasi soal temuan harta kekayaan yang diduga tidak sesuai.
Menurutnya, KPK juga menginkan Kememkeu agar menelusuri 280 perusahaan tertutup yang dimiliki 134 pegawai Ditjen Pajak.
"Perusahaan apa itu, ada kaitannya tidak dengan jabatan mereka. Kalau ada kaitannya, kan, ini ada konflik kepentingan nanti di situ. Itu yang kita akan sampaikan," imbuhnya.(lpk)
Load more