Buntut Tunda Pemilu 2024! Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Batalkan Putusan PN Jakpus

- Putusan PN Jakpus

Seperti diketahui sebelumnya, Putusan PN Jakpus tersebut berawal dari gugatan yang dilayangkan Partai Prima pada tanggal 8 Desember 2022. Gugatan itu berisi soal Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.

Kemudian, Partai Prima dinyatakan tak memenuhi syarat (TMS) dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual. Sementara, Partai Prima mengaku mengalami kerugian immaterial yang mempengaruhi anggotanya di seluruh Indonesia akibat tindakan KPU.

Partai Prima pun meminta PN Jakpus menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 selama lebih-kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari sejak putusan dibacakan. 

Hasilnya, hakim mengabulkan seluruh gugatan Partai Prima. Kemudian, hakim menyatakan KPU melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024.
KPU Ajukan Banding.

Melihat keputusan itu, KPU tak terima atas putusan tersebut. KPU pun mengajukan banding ke pengadilan tinggi DKI Jakarta.

"Hari ini KPU sudah menyampaikan memori banding di PN Jakpus," kata Kepala Biro Advokasi dan Penyelesaian Sengketa KPU RI Andi Krisna, di PN Jakpus, Jumat (10/3/2023).