Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail menyebut penutupan u-turn atau putaran balik di persimpangan Pasar Santa, Jakarta Selatan tidak dikaji secara matang oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
Sebab, ada dua hal mengapa penutupan u-turn persimpangan Pasar Santa menjadi polemik. Pertama, penutupan memicu respons negatif masyarakat. Kedua, penutupan justru menimbulkan kemacetan.
"Paling tidak dua indikator yang bisa kita jadikan, dan kita anggap masih lemah kajiannya. Pertama adalah komen secara masif masyarakat pengguna jalannya. Kedua fakta lapangan. Dua itu jadi indikator, bahwa itu terlalu terburu-buru," tuturnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, dikutip Selasa (18/4/2023).
Kendati, Ismail mengungkapkan bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta dalam mengambil keputusan menutup u-turn tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta.
Dalam hal ini dinilai telah pemborosan anggaran sebab program penutupan u-turn dan rekayasa lalu lintas telah membongkar jalur sepeda dan pejalan kaki.
"Pembuatan sebelumnya sudah memakai anggaran dan hasilnya telah dinikmati masyarakat, ketika dilakukan sesuatu perubahan baru tanpa kajian yang matang dan menggunakan anggaran pula, dan hasilnya semakin parah itu kan pemborosan dari segi anggaran," jelasnya.
Sebagai informasi, ada penutupan di persimpangan dekat Pasar Santa. Buntut dari penutupan ini pun menjadi sorotan sejumlah komunitas.
Mulai dari Greenpeace, Koalisi Pejalan Kaki, komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia, Road Safety Association, Forum Diskusi Transportasi Jakarta (FDTJ), hingga Komisi Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) turut mengkritik penutupan simpang Santa.
Penutupan ini pun diketahui dilakukan pembongkaran trotoar yang kemudian dibangun menjadi jalan raya.
Sebelumnya, akun Twitter Bike to Work (B2W)/@B2WIndonesia mencuit di media sosial Twitter perihal pembongkaran trotoar ini.
"Berita Duka. Telah hilang jalur pedestrian dan jalur sepeda di Jalan Santa, Jakarta Selatan. Dalihnya: 'solusi macet'," bunyi isi cuitannya, dikutip pada Senin (17/4/2023).
Bahkan dia menyebutkan bahwa Heru Budi Hartono mencoba untuk menghapus peradaban kota.
"Sulit untuk menepis kecurigaan bahwa Pak PJ Gubernur @DKIJakarta ingin menghapus jejak kebaikan peradaban kota. Setelah sebelumnya menghapus anggaran pembangunan jalur sepeda, kini menghapus fisik jalur sepeda dan jalur untuk pedestrian," lanjutnya.
Melanjutkan cara mengatasi kemacetan Ibu Kota dengan langkah-langkah tak substansial, jalur sepeda dan jalur pedestrian pun dihapus. Ini melawan kecenderungan di kota-kota di dunia yang justru mulai memprioritaskan manusia, bukan kendaraan bermotor.
"Pak PJ Gubernur @DKIJakarta , masih ada lebih dari seratus kilometer jalur sepeda yang bisa dihapus.. mumpung jadi gubernur," sindirnya. (agr/aag)
Load more