Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ad interim Mahfud MD menegaskan bahwa penundaan kegiatan halalbihalal di instansi pemerintah agar ASN fokus terhadap pelayanan publik terutama yang berkaitan dengan arus balik.

Sementara, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada korelasi penundaan acara halalbihalal pemerintah dengan arus balik. Ini hanya upaya pemerintah memberi ruang bagi ASN berlibur panjang.

“Kalau itu tidak ada korelasi, menurut saya berdampak pada layanan publik tapi yang jelas dengan kaitan kemacetan itu sebenarnya hal yang ini tidak ada korelasi tapi dikait-kaitkan,” kata dia, saat dihubungi tvOnenews.com, Selasa (25/4/2023).

Menurut dia dari dulu setiap lebaran di indonesia selalu mengalami kemacetan, sehingga kebijakan tersebut tidak relevan dengan situasi arus balik.

“Justru yang menimbulkan persoalan kemacetan itu kan hanya tol Cipali, Semarang, Jawa Tengah saja, sampai Bandung juga. Tapi kan tidak menimbulkan kemacetan di Kabupaten/Provinsi lain misalnya Sulawesi, dan Kalimantan,” singgungnya.

Sehingga dia menilai kebijakan penundaan halalbihalal jika dikaitkan dengan arus balik sangat berlebihan. Sementara melakukan pelayanan publik memang menjadi tugas pokok dan fungsi ASN.

“Kalau menurut UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN, juga PP No 11 Tahun 2014 ASN itu fungsinya adalah sebagai pelayanan publik, sehingga tidak perlu diatur, memang aturannya seperti itu,” tegasnya.

Maka kebijakan yang diputuskan oleh Mahfud MD soal ASN fokus pada pelayanan publik justru membuat tafsiran yang membuat ASN itu sendiri bingung dan dapat memicu munculnya pelayanan yang sesuka hati. 

Sebagai informasi, Instansi pemerintah diimbau untuk menunda menggelar kegiatan halalbihalal pascalibur nasional dan cuti bersama Idul Fitri 1444 Hijriah. 

Mahfud MD menjelaskan adanya imbauan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat. 

Sekaligus juga agar semua aparatur negara segera fokus menjalankan tugas pelayanan sesuai bidang masing-masing. 

Imbauan tersebut tertuang Surat Menteri PANRB Nomor: 480/M.KT.01/2023 yang ditandatangani Mahfud tanggal 24 April 2023. 

Mahfud menambahkan halalbihalal bisa diadakan setelah 2 Mei 2023. Dia menegaskan pekan pertama usai cuti bersama diharapkan instansi pemerintah langsung fokus menyelenggarakan pelayanan publik. (agr)