Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi ihwal pertemuan enam ketua umum parpol koalisi pemerintah dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (2/5/2023) malam.

Dia menyoroti sikap Jokowi yang ikut campur tangan dalam urusan Pemilu 2024. Menurut dia, pemerintah seharusnya fokus mengurus persoalan yang lebih penting sesuai kewenangannya. Sebab pemilu adalah urusan parpol.

“Presiden urus yang lebih penting aja. Urusan negara. Urusan pemilu serahkan ke parpol,” kata Mardani kepada tvOnenews, Rabu (3/5/2023).

Dia juga menyinggung sikap Jokowi yang disinyalir sedang berupaya menyusun agar Pemilu 2024 hanya dua pasangan capres-cawapres. Menurutnya, pemerintah harus membebaskan masyarakat untuk memilih capresnya.

“Biarkan pemilu jadi pesta rakyat. Kasih kesempatan rakyat memilih. Upaya membatasi apalagi memastikan cuma dua pasang calon yang maju bisa diartikan membatasi hak rakyat,” jelas Mardani.

Lebih lanjut, anggota Komisi II DPR ini menambahkan pertemuan ketum parpol dengan Jokowi itu bisa menunjukkan ke publik bahwa para ketum itu telah tunduk kepada oligarki.

“Tapi publik juga bisa lihat ketum parpol yang mandiri dan tidak tunduk pada oligarki,” imbuhnya.

Sebagai informasi, ketum parpol koalisi pemerintah yang hadir di antaranya Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Plt. Ketum PPP Muhamad Mardiono, dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Namun, Ketum NasDem Surya Paloh disebut tidak diundang Jokowi ke pertemuan itu. (saa)