Oleh sebab itu, DPR berupaya mendorong isu perlindungan PMI pada KTT ASEAN ke-42 yang diselenggarakan sepanjang tanggal 9-10 Mei di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Barat, lalu. Ia menegaskan, DPR akan ikut memperjuangkan nasib PMI karena sebagian besar PMI menjadi korban kekerasan di negara-negara tempatnya bekerja terutama PMI sektor domestik.
“Kita tidak bisa berjuang sendiri menyelesaikan permasalahan lintas negara, tentunya harus ada kolaborasi antar negara supaya memperoleh solusi yang efektif karena PMI sering kali menjadi korban,” ungkap Mantan Menko PMK ini.
Lebih lanjut, dirinya menilai KTT ASEAN merupakan forum yang tepat untuk menyuarakan isu perlindungan pekerja migran dan kasus-kasus perdagangan orang TPPO. Dengan semakin maraknya isu perlindungan PMI dan TPPO, maka ia menilai isu ini harus menjadi perhatian internasional, terlebih korban PMI cenderung kerap bertambah.
“Dengan adanya dialog terbuka bersama forum parlemen se-Asia Tenggara, saya mengharapkan ada kepastian dari negara-negara tujuan PMI agar polemik ini tidak berkelanjutan,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.
Ia pun juga menyoroti isu perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan manusia. "Permasalahan PMI tidak terlepas dengan isu perlindungan terhadap perempuan dan anak karena banyak dari mereka yang menjadi korban. Ini harus menjadi perhatian lebih karena masalah perlindungan perempuan dan anak juga menjadi target pada Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan," pungkas Cucu Proklamator Bung Karno itu. (ebs)
Load more