Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Mulyanto menolak kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kembali keran ekspor pasir laut.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menilai kebijakan pemerintah itu membahayakan kedaulatan negara dan lingkungan.

“Karena itu Fraksi PKS menolak dan minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan kebijakan tersebut,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (30/5/2023).

Dia menilai Jokowi terlalu gegabah dalam memutuskan kebijakan tersebut. Terlebih saat ini sudah memasuki tahun politik.

"Kita mengkhawatirkan dampak bagi lingkungan dan kedaulatan negara. Pengaruh pada ekosistem laut, apalagi pada pulau-pulau kecil akan sangat negatif, karenanya selama 20 tahun ekspor pasir laut dilarang,” jelas Mulyanto.

“Kita menolak kebijakan ini dan minta untuk dibatalkan/dicabut oleh pemerintah karena tidak ada urgensi bagi kita untuk mengekspor pasir laut. Keuntungan ekonomi yang diperoleh bisa tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan laut yang akan kita tuai," tegas dia. 

Dia khawatir kebijakan tersebut menimbulkan pada meluasnya wilayah negara importir dan mengurangi wilayah NKRI. Terlebih, jika yang mengimpor adalah negara tetangga seperti Singapura.

Selain itu, kebijakan itu ditengarai sebagai alat dari sejumlah pihak untuk mendapatkan modal kampanye untuk Pemilu 2024.

"Anehnya lagi, kementerian yang bertanggung jawab dalam PP tersebut berbeda dengan Kementerian yang berwenang memberi izin usaha penambangan pasir laut," tandas Mulyanto. (saa)