Menurut Fajar, saat ini, semua hal serba dilakukan secara transparan, termasuk pelaporan dan kepatuhan membayar pajak. Salah satunya dengan TaxPrime Compliance Center yang dapat mengembangkan bisnis perusahaan serta membantu pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan dan mengantisipasi layanan pajak masa depan yang lebih efisien dari sisi waktu dan biaya," demikian penjelasan Fajar.
Sementara itu pengamat pajak Ajib Hamdani mengungkapkan bahwa berbagai kemudahan-kemudahan sudah dilakukan oleh pemerintah melalui regulasi perpajakan.
"Tinggal bagaimana, konsistensi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJB) dalam menegakan aturan secara transparan dan tertanggungjawab," ujar Mantan Ketua HIPMI Tax Amnesty itu.
Dikesempatan yang sama, Poppy Zeidra, moderator yang juga anggota BPP HIPMI bidang V sinergitas BUMN-BUMD, di acara talkshow juga menyampaikan soal penerimaan negara dari pajak per kuartal I (satu) tahun 2023 telah mencapai Rp 432,25 triliun.
"Jumlah ini tumbuh 33,8 persen secara tahunan atau year on year (yoy), dengan begitu, angka ini setara dengan 25,16 persen dari target penerimaan pajak 2023 sebesar Rp 1.718 triliun," ungkap Poppy menjelaskan.
Menurut Poppy, angka penerimaan ini perlu kita apresiasi bersama dengan terus mendukung pemerintah. News anchor bidang ekonomi dan bisnis itu juga berharap teman-teman HIPMI yang hadir di acara talkshow maupun yang tersebar di seluruh Indonesia bisa menjadi mengoptimalkan tax compliance dan bayar pajak yang taat.(chm)
Load more