Meskipun Ponpes Al Zaytun Dituding Sesat, Kemenag Indramayu sebut Kurikulumnya Normal

Jabar, tvOnenews.com - Viralnya pondok pesantren Al Zaytun (Ponpes Al Zaytun) di media sosial dan media massa menuai tanggapan publik. Bahkan kantor kementerian agama (Kemenag) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kemenag Indramayu, Aan Fathul Anwar menuturkan, Kemenag sudah beberapa kali mendatangi pondok pesantren yang dipimpin Panji Gumilang tersebut. 

Hal ini tak lain guna mengetahui secara pasti pembelajaran di dalam pesantren yang terdapat madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah hingga perguruan tinggi.

Meski viral dengan berbagai macam kontroversinya, namun pembelajaran maupun kurikulum dianggap masih sesuai dengan kurikulum Kemenag.

Tak hanya itu saja, kantor Kemenag Indramayu sudah melaporkan ke kantor wilayah Jawa Barat dan Pusat, terkait  kontroversinya Al Zaytun. Bahkan, sudah dilakukan investigasi mendalam terkait fikih maupun ajaran di pondok yang memiliki empat ribu sembilan ratus santri tersebut.

Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan majelis ulama Indonesia yang tengah investigasi di dalam pesantren yang berada di kecamatan Gantar, kabupaten Indramayu tersebut.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kemenag Indramayu, Aan Fathul Anwar jelaskan, dengan harapan sebanyak 4.900 santri yang belajar di sana bisa sesuai dengan kebijakan yang sudah diatur oleh pemerintah.

"Kami sudah berikan pembinaan seperti itu," katanya, Jumat (16/6/2023).

Aan Fathul Anwar juga katakan, perihal perbedaan syariat Islam yang dianggap kontroversi di masyarakat, hal tersebut merupakan kewenangan dari MUI.

Lanjutnya menuturkan, dalam hal ini hanya memiliki kewenangan dari sisi proses pembelajarannya. Meski demikian, semua hal tentang Ponpes Al Zaytun, sekarang ini sudah dilaporkan langsung ke Kanwil Kemenag Jabar dan Kemenag Pusat.

Kanwil Kemenag Jabar dan Kemanag Pusat pun kini sudah membuat tim khusus untuk melakukan investigasi gabungan.

Tim khusus itu nantinya akan menelisik lebih dalam soal kegiatan yang ada di Ponpes Al Zaytun. Oleh karenanya, Kemenag juga meminta agar masyarakat bisa bersabar menunggu hasil investigasi yang sedang dilakukan.

"Sehingga tidak boleh ada anarkis di masyarakat, tidak boleh ada main hakim sendiri. Insya Allah pemerintah akan hadir," bebernya.

Di samping itu, meskipun menuai kontroversi hingga terjadinya aksi demo, Kemenag Indramayu menilai secara kurikulum yang diberlakukan oleh madrasah di dalam Ponpes Al Zaytun, secara garis besar sudah sesuai dengan yang diatur Kemenag. Seperti pada jenjang MI, MTs, Aliyah sama seperti sekolah pada umumnya.

"Kalau untuk masalah fikih itu ranahnya MUI, jadi kita sudah serahkan seluruhnya kepada MUI," katanya. 

Sebelumnya, viral berbagai pernyataan dari Panji Gumilang, pimpinan Al Zaytun terkait pandangannya terhadap berbagai hal. (aag)