LIVESTREAM
img_title
Tutup Menu
Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali
Pengamat Politik, Rocky Gerung
Sumber :
  • Istimewa

Tolak Rancangan UU yang Rugikan Rakyat, Rocky Gerung sebut PKS: Sumber Energi Akal Sehat

Pengamat Politik, Rocky Gerung menyebutkan PKS punya kewajiban menjaga akal sehat dan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. "PKS berupaya

Sabtu, 15 Juli 2023 - 19:48 WIB

Jakarta, tvOnenews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara konsisten menolak setiap rancangan undang-undang (UU) yang dianggap merugikan rakyat. Hal itu memuat seorang Pengamat Politik, Rocky Gerung menyebutkan PKS punya kewajiban menjaga akal sehat dan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

"PKS berupaya menghadirkan tugas konstitusi yaitu keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, saya percaya PKS adalah sumber energi untuk menghasilkan akal sehat sebagai sumber berpikir menghadirkan keadilan kesejahteraan untuk semua orang," kata Rocky Gerung dalam Talkshow yang digelar oleh DPP PKS, seperti yang dikutip tvOnenews, pada Sabtu (15/7/2023). 

"Karena akronim PKS adalah partai kesenangan semua orang," sambungnya menjelaskan. 

Selain itu, Rocky Gerung juga mengkritisi program Hilirisasi pemerintahan Jokowi yang dianggap berjalan tidak demokratis. 

Baca Juga :

"Jokowi menciptakan program hilirisasi diujungnya tuh oke, tetapi bagi anak muda yang dipersoalkan bukan hilirnya tapi hulunya, itu analoginya," bebernya. 

"Proses di hulu tidak demokratis, poinnya demokratis adalah melakukan kompetisi dahulu, datang dari proses yang secara demokratis tapi faktanya tidak, yang terlihat main tunjuk saja," sambungnya menuturkan. 

Tak hanya itu saja, dalam diskusi tersebut para narasumber memberikan pemaparan terkait dampak dari UU Cipta Kerja dan UU Kesehatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat terutama kaum buruh. 

Sebelumnya diberitakan, PKS kesal pemerintah tak dengar masukan nakes, sembrono sahkan RUU Kesehatan jadi UU. 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kesal lantaran pemerintah tidak mau mendengar aspirasi para tenaga kesehatan terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menjadi Undang-Undang.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Fraksi PKS DPR RI Alifudin usai rapat kerja bersama Menteri Kesehatan RI, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023) kemarin.

"Seharusnya pemerintah dan pimpinan DPR RI mendengar lebih dalam masukan dari para tenaga kesehatan, dokter dan guru besar karena mereka inilah yang sangat memahami seluk-beluk dunia kesehatan," kata dia kepada media, Rabu (12/7/2023).

Anggota Komisi IX DPR RI ini justru melihat situasi sekarang aneh. Lantaran pemerintah yang membentuk RUU Kesehatan tetapi yang terlibat dalam penerapannya adalah tenaga kesehatan sendiri yang notabene menolak.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah dan DPR RI kembali menggodok ulang UU Kesehatan yang baru tersebut dan membahas bersama dengan organisasi kesehatan.

Sekiranya menyisir pasal-pasal yang akan merugikan masyarakat. 

"Kita di Fraksi PKS sangat tegas, setop pembahasan, duduk kembali. Dengarkan masukan, sisir pasal-pasal yang berbahaya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari akibat keteledoran dalam membuat Undang-Undang Kesehatan ini," tandasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani menyebutkan bahwa RUU Kesehatan ini berpeluang menghilangkan lapangan pekerjaan bagi tenaga kesehatan lokal lantaran kedatangan tenaga kesehatan asing.

“Hilangnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia baik itu karena masuknya tenaga kerja asing ataupun karena hilangnya aturan yang memperbolehkan sebuah pekerja asing tentu tidak dapat diterima,” kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023).

Perlu diketahui, di dalam omnibus law telah diatur pemanfaatan tenaga kesehatan dan tenaga medis warga negara asing (WNA).

Oleh karena itu, mewakili PKS, Netty berpendapat perlu adanya perlindungan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan secara hukum.

Hal ini diperlukan guna memastikan keselamatan, kesehatan, keamanan termasuk harkat dan martabat tenaga kesehatan di tanah air.

“(Mengusulkan) penambahan klausul ‘mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan' pada Pasal 273 bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan,” ujarnya.

“Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang telah berjuang demi kesehatan masyarakat Indonesia,” sambung dia. (agr/aag)

Komentar
Berita Terkait
Topik Terkait
Saksikan Juga
Jangan Lewatkan
Ragnar Oratmangoen Akui Kurang Suka Jakarta karena 2 Alasan, Meskipun Sangat Cinta Indonesia Negara Toleran dalam Beragama

Ragnar Oratmangoen Akui Kurang Suka Jakarta karena 2 Alasan, Meskipun Sangat Cinta Indonesia Negara Toleran dalam Beragama

Ragnar Oratmangoen sebagai pemain Timnas Indonesia ini menjelaskan, kalau ia merasa kurang nyaman atau suka dengan Kota Jakarta. Bukan tanpa alasan, berikut ..
Judi Online Slot Makin Meresahkan, Bareskrim Polri Sita Aset Capai Puluhan Miliar Rupiah

Judi Online Slot Makin Meresahkan, Bareskrim Polri Sita Aset Capai Puluhan Miliar Rupiah

Bareskrim Polri mengungkap sejumlah aset yang disita terkait kasus judi online di Indonesia yang makin meresahkan. Aset yang disita capai miliaran rupiah.
Tak Malu-malu Lagi, Betrand Peto Minta Satu Hal ini ke Sarwendah: Setiap Hari…

Tak Malu-malu Lagi, Betrand Peto Minta Satu Hal ini ke Sarwendah: Setiap Hari…

Jauh sebelum perceraian Sarwendah dan Ruben Onsu, Betrand Peto ternyata sempat meminta permintaan khusus pada ibu sambungnya. Seperti apa? Simak artikelnya
Siasat Penggantian Diksi Perampasan Aset Jadi Pemulihan Bikin Polemik, Pengamat Singgung DPR yang Tak Sejalan dengan Pemerintah

Siasat Penggantian Diksi Perampasan Aset Jadi Pemulihan Bikin Polemik, Pengamat Singgung DPR yang Tak Sejalan dengan Pemerintah

Pengamat hukum dan politik Pieter Zukifli menyoroti siasat di balik rencana penggantian diksi perampasan jadi pemulihan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Tak Tunggu Pilkada Usai, KPK Bakal Lakukan Penahanan kepada Bupati Situbondo Karna Suswani soal Kasus Korupsi Dana PEN

Tak Tunggu Pilkada Usai, KPK Bakal Lakukan Penahanan kepada Bupati Situbondo Karna Suswani soal Kasus Korupsi Dana PEN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal segera melakukan penahanan kepada tersangka Bupati Situbondo Karna Suswani soal kasus dugaan korupsi alokasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Para Petani Milenial Diajak Jadi Anggota Polisi Bakomsus, Polda Kalsel Ungkap Syaratnya

Para Petani Milenial Diajak Jadi Anggota Polisi Bakomsus, Polda Kalsel Ungkap Syaratnya

Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) mengajak para petani milenial bergabung menjadi anggota polisi melalui seleksi rekrutmen Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Bidang Pertanian, Bidang Perikanan, dan Bidang Peternakan.
Trending
Ragnar Oratmangoen Akui Kurang Suka Jakarta karena 2 Alasan, Meskipun Sangat Cinta Indonesia Negara Toleran dalam Beragama

Ragnar Oratmangoen Akui Kurang Suka Jakarta karena 2 Alasan, Meskipun Sangat Cinta Indonesia Negara Toleran dalam Beragama

Ragnar Oratmangoen sebagai pemain Timnas Indonesia ini menjelaskan, kalau ia merasa kurang nyaman atau suka dengan Kota Jakarta. Bukan tanpa alasan, berikut ..
Tak Malu-malu Lagi, Betrand Peto Minta Satu Hal ini ke Sarwendah: Setiap Hari…

Tak Malu-malu Lagi, Betrand Peto Minta Satu Hal ini ke Sarwendah: Setiap Hari…

Jauh sebelum perceraian Sarwendah dan Ruben Onsu, Betrand Peto ternyata sempat meminta permintaan khusus pada ibu sambungnya. Seperti apa? Simak artikelnya
Tak Tunggu Pilkada Usai, KPK Bakal Lakukan Penahanan kepada Bupati Situbondo Karna Suswani soal Kasus Korupsi Dana PEN

Tak Tunggu Pilkada Usai, KPK Bakal Lakukan Penahanan kepada Bupati Situbondo Karna Suswani soal Kasus Korupsi Dana PEN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal segera melakukan penahanan kepada tersangka Bupati Situbondo Karna Suswani soal kasus dugaan korupsi alokasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Siasat Penggantian Diksi Perampasan Aset Jadi Pemulihan Bikin Polemik, Pengamat Singgung DPR yang Tak Sejalan dengan Pemerintah

Siasat Penggantian Diksi Perampasan Aset Jadi Pemulihan Bikin Polemik, Pengamat Singgung DPR yang Tak Sejalan dengan Pemerintah

Pengamat hukum dan politik Pieter Zukifli menyoroti siasat di balik rencana penggantian diksi perampasan jadi pemulihan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Para Petani Milenial Diajak Jadi Anggota Polisi Bakomsus, Polda Kalsel Ungkap Syaratnya

Para Petani Milenial Diajak Jadi Anggota Polisi Bakomsus, Polda Kalsel Ungkap Syaratnya

Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) mengajak para petani milenial bergabung menjadi anggota polisi melalui seleksi rekrutmen Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Bidang Pertanian, Bidang Perikanan, dan Bidang Peternakan.
Fakta Baru Kasus Temuan Mayat Pria di Drainaes Tol Bakauheni, 15 Orang Saksi Diperiksa

Fakta Baru Kasus Temuan Mayat Pria di Drainaes Tol Bakauheni, 15 Orang Saksi Diperiksa

Polisi memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam penemuan mayat pria di drainase Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) KM 03 B Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lamsel.
Judi Online Slot Makin Meresahkan, Bareskrim Polri Sita Aset Capai Puluhan Miliar Rupiah

Judi Online Slot Makin Meresahkan, Bareskrim Polri Sita Aset Capai Puluhan Miliar Rupiah

Bareskrim Polri mengungkap sejumlah aset yang disita terkait kasus judi online di Indonesia yang makin meresahkan. Aset yang disita capai miliaran rupiah.
Selengkapnya
Viral