Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Maluku dikabarkan melakukan pelecehan seksual kepada seorang pegawai perempuannya. 

Bahkan, aksi bejat tersebut terjadi di ruang kerja atau kantor kepala dinas tersebut.

Kabar ini mulai berhembus saat korban melaporkan peristiwa tersebut kepada Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.

Saat ini, kasus tersebut telah ditangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.

Merespons hal ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengecam keras dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh seorang pegawai tersebut.

"Jajaran KemenPPPA berkomitmen untuk mengawal kasus tersebut bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu Dinas PPPA Provinsi Maluku dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) setempat," kata Bintang di Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Selain itu, Menteri Bintang mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk mengawal kasus ini agar korban mendapatkan hak atas keadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami menilai korban mengalami tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yaitu pada pasal 5 apabila kekerasan seksual non-fisik atau pasal 6 apabila kekerasan fisik," tutur Bintang.

Tak hanya itu, terduga pelaku ditengarai merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga telah melanggar peraturan sebagai ASN dan dapat dijatuhi hukuman disiplin.

ASN sebagai profesi di antaranya berlandaskan pada prinsip nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku yang diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

“Guna menciptakan kenyaman bagi terduga korban, maka institusi tempat terduga pelaku dan terduga korban bekerja wajib memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan bagi korban, termasuk pemulihan jika korban mengalami trauma secara psikis, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 66 UU TPKS," jelasnya.

Bintang menegaskan bahwa tidak ada toleransi sekecil apapun bagi tindak kekerasan seksual.

“Kami meminta Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk terus mengawasi dan menginvestigasi dugaan kasus tersebut," jelas Bintang.

Menurut dia, tindak pidana kekerasan seksual ini bukan hanya adanya relasi kuasa. 

Tetapi karena yang melakukan kejahatan ini adalah seseorang yang memiliki profesi terhormat.

"Yang seharusnya melindungi bukan sebaliknya dan hal ini bertentangan dengan UU TPKS,” tegasnya.

Menteri PPPA pun mengajak masyarakat yang mengalami, mendengar, melihat, atau mengetahui kasus kekerasan untuk berani melapor.

"Masyarakat juga dapat melapor melalui hotline Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 atau Whatsapp 08111-129-129," pungkasnya. (rpi)