Rapat Bersama Unsur Forkopimda Sulawesi Tengah, Gubernur: Tahun 2024 Target PAD Naik

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kecewa terhadap Bank Tanah terkait kebijakan yang mengalokasikan tanah di Kabupaten Poso sebagai cadangan tanah nasional tanpa mengkomunikasikan kepada gubernur selaku perpanjangan pemerintah pusat yang ada di daerah.

Sementara pemerintah daerah telah melaporkan kepada Presiden Ir.H.Joko Widodo bahwa lokasi tersebut sebagai wilayah pengembangan di sektor pertanian mengingat Kabupaten Poso tidak memiliki pertambangan.

Hal ini diungkapkan Gubernur H.Rusdy Mastura diruangan kerjanya, saat memimpin rapat bersama Unsur Forkopimda Sulawesi Tengah, pada Jumat (11/8/2023).

Turut hadir Wagub Drs.H.Ma’mun Amir, Sekda Novalina Wiswadewa, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah H.M Arus Abdul Karim, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Dr.Agus Nugroho,S.I.K,SH,MH, Kajati Sulawesi Tengah Agus Salim,SH,MH, Danrem 132/Tdl diwakili Kasrem Pramono, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr.Fahrudin D.Yambas,M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr.H.Rudi Dewanto,SE,MM, Kaban Kesbangpol Drs.Arfan,M.Si, Kadis Lingkungan Hidup Dr.Yopie Morya Immanuel Patiro,SH,MH, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Eddy Nicolas Lesnusa,S.Sos, Kepala Biro Hukum Adiman,SH,M.Si serta pejabat terkait.

Atas kekecewaan tersebut di atas, Gubernur H.Rusdy Mastura akan melaporkan kebijakan Bank Tanah kepada Presiden RI agar meninjau kembali kebijakan yang dimaksud.

“Ada investasi besar yang masuk di Poso, cuma Bank Tanah menyerobot,”katanya.

Berikutnya disampaikan bahwa Sulawesi Tengah memiliki potensi untuk menjadi daerah maju dan pesat.