Polemik Proyek Kereta Cepat Memanas! Rocky Gerung: Buru-buru Pamer 'Prestasi'

“Fraksi PKS menilai proyek KCJB ini berpotensi tidak bermanfaat sebagaimana proyek infrastruktur lain yang sudah selesai dibangun tapi tidak bermanfaat (sepi dan tidak beroperasi) seperti Bandara Ngloram di Blora, atau Bandara Kertajati di Majalengka,” kata Nevi dalam keterangannya dikutip Jumat (11/8/2023).

Dia menjelaskan sejak 2021 Fraksi PKS konsisten menolak Penyertaan Modal Negara (PMN) KCJB. Bahkan, pihaknya sudah tiga kali memberikan penolakan itu dalam rapat Komisi VI DPR.

“Yaitu tahun 2021 (PMN sebesar Rp7 Triliun), tahun 2022 (PMN sebesar Rp4,1 Triliun), dan tahun 2023 (PMN sebesar Rp4,1 Triliun),” ungkap Nevi.

Dia menambahkan pada Agustus 2022, Fraksi PKS juga pernah mengusulkan dibentuk panitia khusus (pansus) hak angket terhadap pembangunan KCJB.

Alasannya karena proyek tersebut mengalami beberapa masalah sehingga harus dilakukan pendalaman lebih dahulu.

“Karena Fraksi PKS memandang, proyek kereta cepat mengalami sejumlah masalah dalam beberapa waktu belakangan. Sehingga kita perlu untuk mendalami tentang proyek kereta cepat ini,” pungkas Nevi.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo juga melempar kritik terhadap KCJB. Dia mengaku kesal lantaran perencanaan stasiun KCJB tidak tertata.