Buntut Ribut Program Food Estate, Sufmi Dasco: Mari Berpolitik Rasional

Untuk pelaksanaan dan pengembangannya, dia kakatan, salah satu lembaga kementrian yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi adalah Kementrian Pertahanan. Di mana, dia sebutkan, Presiden Jokowi berharap, program ini bisa membuat Indonesia berdaulat tidak hanya dari sisi militer, namun juga bisa berdaulat dari sisi kemandirian pangan.

"Namun sayang, program yang sangat baik ini malah banyak mendapatkan sorotan minor akhir-akhir ini dari beberapa kalangan. Banyak tuduhan yang dialamatkan, meski tidak secara tersurat, kepada Kementrian Pertahanan dan bahkan kepada Pak Prabowo sebagai pemangku kepentingan di Kementrian Pertahanan," pungkasnya. 

Bahkan, dia katakan, tuduhan itu antara lain merugikan keuangan negara, upaya food estate ini sebagai kejahatan lingkungan, atau  bahkan ada trilyunan dana yang mengalir ke parpol dari program ini.

"Kenapa saya perlu menjelaskan program food estate ini? Saya memberikan penjelasan karena saya memahami bahwa isi kritik terkait program food estate ini dialamatkan kepada Pak Prabowo dan Partai Gerindra," sebutnya.

Sejatinya, dia menuturkan, terkait Kementrian Pertahanan yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk melakukan program food estate ini guna memenuhi cadangan strategis pangan, sudah mendapatkan izin melalui kementerian KLHK untuk Kawasan Hutan Ketahanan Pangan seluas kurang lebih 6600 hektar. 

"Luas lahan ini berasal dari hutan produksi yang sudah lama terbengkalai di provinsi Kalimantan tengah. Dari lahan seluas itu, baru sebesar 10 persen nya atau kurang lebih sekitar 660 HA yang sudah dikerjakan," sebutnya. 

Masih lanjutnya menjelaskan, saat ini baru tahap pembersihan lahan dan dalam proses pematangan lahan. Proses ini memakan waktu kurang lebih 1 tahun. Proses ini agak lama karena tekstur tanah lahan yang ada harus dilakukan treatment khusus.