Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengungkapkan berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pengadaan sistem proteksi TKI ini memakan anggaran negara Rp20 miliar.
Namun, ia menyayangkan akibat adanya tindakan korupsi membuat sistem tersebut tidak berjalan.
"Jadi pengadaan software, pengadaan komputer yang bisa dipakai cuma komputernya saja itu buat ngetik dan lain sebagainya. Tapi sistemnya sendiri enggak berjalan. Pengadaannya Rp20 miliar. Sekitar itu," ucap Alex, Rabu (23/8/2023) malam.
Saat ini, KPK masih melakukan pencarian barang bukti yang terkait dengan kasus ini. Hal itu dilakukan dengan melakukan upaya penggeledahan dan pemeriksaan saksi.
KPK juga telah melakukan upaya penggeledahan di Kantor Kemnaker di Jalan Gatot Subroto Nomor 51 Jakarta Selatan pada Jumat (18/8/2023).
Ruangan yang digeledah oleh tim KPK ialah unit yang membidangi Pekerjaan Migran Indonesia (PMI) di Lantai 4 Gedung A Kantor Kemenaker. (mhs/muu)
Load more