Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Jadi Panitia Pelaksanaan Puncak Hari Nusantara 2023

tvOnenews.com - Kementerian Perhubungan menjadi Ketua Pelaksana Hari Nusantara 2023 yang akan diselenggarakan di Tidore Kepulauan. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menjadi Panitia Pelaksanaan Puncak Hari Nusantara 2023. Pada Jumat (25/8), Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno menyambangi Tidore Kepulauan untuk melakukan peninjauan persiapan acara dan lokasi Hari Nusantara 2023, serta berdiskusi terkait persiapan kegiatan bersama dengan jajaran Pemerintah Daerah Tidore. 

Hari Nusantara adalah kegiatan yang diperingati setiap tanggal 13 Desember melalui Ketetapan Presiden No. 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara. Pada Rapat Koordinasi tanggal 15 Agustus 2023, Kementerian Perhubungan ditunjuk oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi sebagai Ketua Pelaksana Penyelenggaraan Hari Nusantara 2023. 

Dalam sambutannya di Kantor Walikota Tidore Kepulauan, Dirjen Hendro mengatakan bangga karena Tidore dipercaya menjadi tuan rumah acara Hari Nusantara 2023 dan berharap dengan adanya acara ini, banyak orang yang mengetahui potensi Kota Tidore sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah setempat.

"Tahun ini Kementerian Perhubungan ditunjuk menjadi penanggung jawab pelaksanaan Hari Nusantara. Kami datang ke sini ingin menggali apa yang akan kita kerjakan dan melihat lokasi-lokasi kegiatan," ujar Dirjen Hendro.

Ia menyampaikan sebagai dukungan suksesnya kegiatan ini, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Hubdat akan menyediakan 30 unit bus ukuran mikro di Tidore dan Ternate selama pelaksanaan kegiatan.

"Selain itu, akan ada 4 unit kapal rute Bastiong Ternate - Rum Tidore yang  beroperasi sebanyak 3 trip pada pukul 08.00, 12.30 dan 15.30 dan rute Bastiong - Sofifi dan Bastiong - Sidangoli serta 11 unit kapal penyeberangan perintis dengan 22 lintasan," tambah Dirjen Hendro.

Sementara itu, Ditjen Hubdat pun telah melakukan rehabilitasi pada Pelabuhan Penyeberangan Dowora dan Sofifi di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 sehingga dapat menjadi dukungan infrastruktur transportasi penyeberangan.