Keganjilan-keganjilan Pemeriksaan Cak Imin Diungkap Mantan Ketua KPK Abraham Samad, Ini Katanya

Jakarta, tvOnenews.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai ada keganjilan dalam pemeriksaan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Abraham Samad mengungkap sejumlah keganjilan-keganjilan dalam pemanggilan Cak Imin oleh KPK yang bertepakan dengan pencalonannya sebagai bakal cawapres Anies Baswedan.

"Kalau kita berbicara dalam konteks kasus yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja, tadi sudah disampaikan oleh Firli Bahuri, kalau kita melihat proses pemanggilan Cak Imin sebagai saksi, kalau kita lihat proses ansipnya maka itu hal yang biasa saja," tutur Abraham Samad dalam Apa Kabar Indonesia Malam tvOne, Kamis (7/9/2023).

Namun apabila dilihat dari latar belakang pengungkapan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kemnaker pada 2012 lalu, ini memunculkan keganjilan.

"Disinilah ada perdebatan, ada dugaan, sebagian besar orang dan masyarakat menganggap bahwa kasus ini bermuatan politik. Kenapa sampai timbul anggapan seperti itu?" kata Abraham.

Karena, menurutnya kasus ini terjadi di tahun 2012, namun ternyata baru disidik oleh KPK pada akhir-akhir tahun lalu, atau bisa dikatakan akan mulai disidik di tahun 2023. 

"Inilah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan besar masyarakat. Kenapa kasus yang terjadi di tahun 2012 baru disidik di tahun 2023? Dan baru diungkap disampaikan ke publik ketika Cak Imin sudah mendeklarasikan dirinya di Koalisi Perubahan sebagai bakal calon wakil presiden," ungkapnya.

Kemudian kata Abraham, kenapa ketika Cak Imin berada di Koalisi sebelumnya (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya), kasus ini tidak pernah diungkap KPK.

"Itukan keganjilan-keganjilan," ujarnya.

Menurutnya berdasarkan pengalamannya di KPK, sebelum sebuah kasus ditingkatkan ke penyelidikan maka pertama kasus itu harus diolah atau diinvestigasi terlebihdahulu, di KPK disebut istilah Pulbaket, pengumpulan bahan dan keterangan.

"Pada saat kasus ini masih dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan di Direktorat Dumas maka sebenarnya yang dilakukan adalah operasi-operasi intelijen. Pada saat itu kasus tidak boleh disampaikan ke hadapan publik, tapi ketika kasus itu sudah dilakukan Pulbaket dan sudah ditingkatkan posisinya menjadi kasus yang diterbitkan sprendiknya yaitu surat perintah penyidikan maka sudah ditemukan peristiwa pidananya sehingga kasus ini ditingkatkan ke tahap penyelidikan lalu akan disampaikan ke publik," tuturnya. 

"Begitu biasanya, disampaikan. Ini tidak pernah ada disampaikan dan (ini) tiba-tiba itu keganjilan. Oleh karena itu, kalau orang mempertanyakan kenapa kasus ini bernuansa politis? karena latar belakang pengungkapannya, bukan proses pemanggilannya," tambahnya. 

"Hal biasa dalam segi proses pemanggilan, tapi menjadi tidak biasa, menjadi punya nuansa politis ketika kita memeriksa, membedah latar belakang pengungkapan kasus ini," pungkas Abraham Samad.(muu)