Menkopolhukam, Mahfud MD menerangkan, berdasarkan keputusan rapat koordinasi, perubahan status aset negara berupa lahan seluas 13,6 hektare di kawasan GBK ini selain sudah berakhir juga sudah resmi menang di pengadilan.
Sebagai informasi, gugatan PT Indobuildco, yaitu keberatan terhadap penerbitan HPL Nomor 1/Gelora a.n. Sekretariat Negara yang dinilai cacat administrasi dan harus dibatalkan.
Namun dengan upaya bersama, pemerintah dapat memenangkan perkara Tata Usaha Negara (TUN) dengan No. 71/G/2023/PTUN.JKT.
“Ini sebagai momentum untuk menjelaskan kepada publik bahwa negara memberi tugas kepada semua pejabat terkait untuk bersama menyelamatkan aset negara, yang selama ini dikuasai oleh pihak swasta, terlebih jika melawan hukum maupun tanpa alas hukum yang jelas,” tutur Menkopolhukam.
Oleh karena itu Mahfud MD meminta PT Indobuildco untuk mengosongkan bangunan tersebut, karena berdasarkan HGB itu, PT Indobuildco hanya berhak menggunakan hingga April 2023.
"Kita harap agar itu dikosongkan dengan baik-baik gitu ya. Dan nanti proses pengosongan itu akan di penegakan hukum secara persuasif," kata Mahfud MD.
Meski begitu, pihak penggugat Pontjo Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco sedang melakukan upaya banding atas ditolaknya gugatannya di PTUN.
Load more