ANTONIUS BENNY SUSETYO: Membuat Kebijakan Dengan Rasa,Peran Aktif DPRD Kalimantan Timur Dalam Upaya Pembumian Pancasila

Bimbingan Tehnik  yang  menghadirkan Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo ini diikuti oleh 75 orang yang terdiri dari Staff Sekretariat dan Para Anggota Legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam Paparannya staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP ini menyatakan bahwa Pancasila merupakan Nilai nilai kebaikan harus dilaksanakan secara sepakat oleh seluruh bangsa indonesia dan pancasila merupakan hal yang final sebagai dasar dan Konsensus seluruh bangsa Indonesia. Indonesia berbeda dengan negara lain karena perbedaan agama dan keyakinan di Indonesia justru menjadi sarana penguat sekaligus modal dalam membangun bangsa bukan sebagai batu sandungan, Ideologi Pancasila merupakan Jalan tengah yang lebih lanjut dan lebih Jauh merupakan jawaban atas masalah masalah yang terjadi di dunia.

Nilai dasar Pancasila yang sudah sangat baik ini diharapkan tidak hanya menjadi nilai instrumental namun juga menjadi nilai Praktis yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari hari hingga Pancasila dapat menjadi jawaban dalam menghadapi tantangan dunia dengan senantiasa bergotong royong dalam menghadapi globalisasi secara kreatif dan inovatif.

Kita juga jangan lupakan modal sosial dimana dengan suku bangsa dan budaya yang berbeda merupakan hal yang tidak hanya dapat dikapitalisasi tapi juga dapat menjadi modal penguatan kebangsaan dalam keberagaman. Indonesia terdiri dari banyak ragam unsur dalam masyarakat, keberagaman merupakan kenyataan hidup berbangsa, maka para pemimpin  Indonesia tidak bisa memaksakan bangsa ini menjadi Monokultur, seragam dan hanya satu warna.

Pemimpin yang memaksakan keseragaman, sesungguhnya melawan kodrat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki Aneka ragam unsur dalam keragamannya, yang dibuktikan dengan 715 suku, serta ribuan etnis, bahasa serta agama dan aliran kepercayaan. 

Sesungguhnya kultur manusia Indonesia adalah kultur yang menerima, merayakan dan menghidupi keberagaman sepanjang hidupnya, kenyataan ini kemudian tertanam dalam nilai nilai pancasila maka sesungguhnya memaksakan monokultural, keseragaman dan kesamaan latar belakang merupakan pengkhiatan terhadap Pancasila dan Kebhinekaan.
 
Para anggota legislatif sebagai pemimpin masyarakat harusnya mampu memediasi kepentingan kepentingan unsur masyarakat yang berbeda dengan musyawarah dan mufakat, sekaligus mampu menciptakan gagasan sebangsa, senasib dan sepenanggungan dan mampu menyapa rakyat tidak hanya daerah daerah yang mudah di akses namun sampai kepada masyarakat di ujung-ujung Indonesia Di Era digital informasi dapat diperoleh dengan mudah, banyak sekali informasi bohong dan berita negatif yang dibagikan di masyarakat, tugas para anggota legislatif sebagai teladan adalah mampu membimbing masyarakat agar cakap literasi, dan menjadi komunitas pemutus kata yang tidak hanya membagikan berita dan informasi namun juga mampu menyaring dan membedakan mana berita yang positif dan negatif.  

Para anggota dewan harus mampu menjaga dan merawat inklusifitas yang menjadi inti kehidupan berbangsa dan bernegara, tetap berusaha menjadikan Pancasila menjadi dasar berkehidupan bangsa yang berkeberagaman tanpa mempertajam perbedaan namun membangun persaudaraan melalui gotong royong dan budaya budaya lokal yang mempersatukan bangsa.
  
Dokter Komunikasi Politik Tersebut lebih lanjut menyatakan perlu komitmen dari para anggota legislatif sebagai pembuat kebijakan dalam pembumian Pancasila, para pembuat kebijakan perlu menyadari  bahwa harus ada rasa Pancasila dalam peraturan peraturan yang dibuat dalam rancangan peraturan daerah.