Fakta-fakta Polemik Pulau Rempang, Nilai Investasi Ratusan Triliun hingga Bentrokan Warga dengan Aparat Gabungan

Jakarta, tvOnenews.com - Keputusan pemerintah untuk memasukkan Proyek Rempang Eco-City ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2023 terus mengundang polemik. 

Hingga saat ini masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau masih menolak untuk direlokasi hingga beberapa waktu lalu terjadi unjuk rasa yang berujung bentrok dengan aparat gabungan TNI-Polri.

Pemerintah Kota Batam melalui Badan Pengusahaan (BP) Batam cuma punya waktu beberapa bulan untuk sosialisasi terkait proyek Rempang Eco City tersebut.

Sementara ribuan warga dijadwalkan harus sudah meninggalkan rumah mereka di Pulau Rempang per 28 September ini.

Warga Pulau Rempang tidak terima, karena tenggat waktu pengosongan Pulau Rempang yang terkesan tiba-tiba, sementara tempat relokasi yang dijanjikan pemerintah juga belum siap huni.

Berikut sejumlah fakta terkait polemik yang terjadi di Pulau Rempang:

Bentrok antar Aparat Gabungan dan Warga Rempang Pecah

Bentrokan antara warga dan aparat keamanan pecah di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Kamis (8/9/2023). 

Video bentrokan antara aparat keamanan dengan warga turut diunggah oleh akun Instagram resmi @Walhi.Nasional milik organisasi konservasi lingkungan tersebut. 

Dalam video bentrokan tersebut terekam sejumlah perilaku represif aparat keamanan saat membubarkan warga yang menolak untuk direlokasi dari kawasan Pulau Rempang. 

Terpantau dari video yang dilihat tim tvOnenews.com, gas air mata, water canon hingga pasukan huru-hara bersenjata lengkap bertindak represif terhadap warga yang menolak rencana tersebut. 

"Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menurunkan 1.000 personel polisi untuk melakukan pemaksaan pematokan dan pengukuran tanah di Pulau Rempang. Di tempat ini pemerintah akan membangun investasi skala besar dan mengusir warga. Upaya ini telah lama ditolak oleh dan dihalangi masyarakat," tulis deskripsi akun tersebut pada unggahan video tersebut dikutip pada Jumat (8/9/2023).

"Untuk melawan masyarakat, pemaksaan pematokan dan pengukuran tanah di Pulau Rempang yang dilakukan 1.000 personil kepolisian menggunakan gas air mata. Sebanyak enam orang telah ditangkap oleh polisi, sejumlah warga mengalami luka-luka," sambungnya.

Bahkan, perilaku represif aparat keamanan turtut serta didapati menyerang secara membabi buta tanpa memandang bulu sejumlah siswa yang tengah melakukan kegiatan belajar mengajar di lokasi kerusuhan itu. 

"Brutal, Aparat Polisi menembakkan gas air mata membabi buta kesegala arah, bukan hanya pada kerumunan warga yang menolak proses pemasangan patok dan pengukuran lahan, tapi juga ke sebuah sekolah dasar yang membuat guru dan murid lari berhamburan ketakutan," ungkapnya. 

Nilai Investasi di Pulau Rempang

Dikutip dari laman BP Batam, Rempang Eco City merupakan salah satu proyek yang terdaftar dalam PSN 2023 yang pembangunannya diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2023.

Proyek Rempang Eco City merupakan kawasan industri, perdagangan, hingga wisata terintegrasi yang ditujukan untuk mendorong daya saing dengan negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia.

Nantinya, perusahaan itu akan membantu Pemerintah menarik investor asing dan lokal dalam pengembangan ekonomi di Pulau Rempang.

Guna menggarap Rempang Eco City, PT MEG diberi lahan sekitar 17.000 hektare yang mencakup seluruh Pulau Rempang dan Pulau Subang Mas. Pemerintah juga menargetkan pengembangan Rempang Eco City dapat menyerap sekitar 306.000 tenaga kerja hingga tahun 2080.

Sementara penanaman modal yang diberikan langsung oleh pihak asing dikatakan oleh Menteri Investasi dan BPKM Bahlil Lahadalia sebagai bentuk kompensasi untuk menciptakaan lapangan pekerjaan. 

Ia memaparkan bahwa investasi ini bernilai sekitar Rp300 triliun, sehingga nilai fantastis ini akan membawa potensi yang luar biasa bagi kesejahteraan masyarakat Pulau Rempang. 

“Kalau ini lepas itu berarti potensi PAD dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini akan kehilangan peluang,” tanggap Bahlil.

“Yakinlah bahwa investasinya ini untuk kesejahteraan rakyat. Dengan menciptakan banyaknya lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat juga akan meningkat,” simpulnya.

Presiden RI: Konflik Terjadi Akibat Komunikasi

Polemik terjadinya bentrok antara warga dan aparat telah sampai kepada Presiden RI Joko Widodo.

Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa kericuhan ini seharusnya tidak terjadi apabila warga bersedia untuk berkomunikasi sejak awal dan menyetujui solusi atas rencana pengembangan proyek yang ditawarkan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. 

Saat ditemui di sela kunjungan Presiden RI ke Pasar Kranggot, Cilegon, Banten pada Sabtu (16/09/2023), Jokowi mengatakan bahwa warga telah diberikan kesempatan sebelum akhirnya pemerintah mengambil tindakan lebih lanjut.

“Karena di sana sebenarnya sudah ada kesempatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter persegi, plus bangunan tipe 45, tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya menjadi masalah,” kata Jokowi saat memberikan pendapatnya.

Presiden RI Joko Widodo secara tegas meminta aparat keamanan tidak bertindak represif kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan proyek strategis nasional.

"Ini selalu saya ingatkan jangan malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat," kata Jokowi.

Pernyataan Presiden itu menyoal proyek-proyek strategis nasional yang terhambat masalah. Jokowi menginginkan masyarakat senang jika ada ganti untung yang diberikan oleh Pemerintah.

"Ganti untung karena harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Berulang kali saya tekankan bahwa PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaliknya menderitakan masyarakat," tegasnya.

Menteri Bahlil Setujui sejumlah keinginan warga Pulau Rempang

Untuk menyelesaikan keresahan yang terjadi, Bahlil menyambangi lokasi sedara langsung untuk menyampaikan masalah pemindahan warga. 

Pada Senin (18/9/2023) lalu, Bahlil menyatakan bahwa makam yang menjadi salah satu keresahan terbesar warga Rempang akan tetap dipertahankan, sementata pergerasan warga ke tempat relokasi baru diusahakan tetap berada di wilayah Rempang.

“Mengenai makam bersejarah yang menjadi keresahan warga, tidak saya izinkan untuk dibongkar. Nanti akan diberikan gapura dan akan dikasih pagar menjadi cagar budaya. Jadi nanti bapak ibu masih tetap bisa berziarah setiap bulan puasa,” tegasnya. 

Di hadapan warga, Bahlil menyampaikan masalah pemindahan warga, untuk sementara ini hanya difokuskan di areal master plan pembangunan kawasan Rempang Eco city.

"Tadi malam, hasil musyawarah dengan orang tua yang ada di Rempang, kalau bisa pergeseran warga masih berada di wilayah Rempang. Ok kita setujui dan kita cari tempat yang tidak menggangu area master plan," papar Bahlil.(mg11/muu)