Paulus Waterpauw: Rakor Fordasi 2023 Perkuat Kerja Sama 9 Provinsi

tvOnenews.com - Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw bersama delapan delegasi Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia Daerah Khusus Istimewa (Fordasi) membuka secara resmi rapat koordinasi (rakor) Fordasi tahun 2023, di Manokwari, Selasa (26/9).

Berbeda dari pelaksanaan Fordasi sebelumnya, dalam Fordasi Tahun 2023 anggotanya mengalami penambahan dari 4 provinsi baru di tanah Papua yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya. "Saya sudah ingatkan kita harus belajar dari saudara kita yang lebih dahulu mengelola daerah khusus dan istimewa. Tidak usah berkecil hati Fordasi ini untuk membenahi dan melengkapi yang kita perlukan," ungkap Watetpauw menjelaskan.

Paulus Waterpauw mengemukakan beberapa pokok penting yang bisa dihasilkan dari Fordasi bagi 6 Provinsi di Tanah Papua yakni merancang grand desain membangun kerjasama anggota Fordasi dalam 20 tahun mendatang, membuat peta jalan dalam 5 tahun kedepan serta memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

"Saya bisa menyebut Fordasi bukan lagi sebagai forum koordinasi namun sudah sampai pada tahap kerja bersama untuk membangun daerah kita," lanjut Waterpauw. Di sisi lain, Waterpauw juga mengaku sangat bersyukur Papua Barat bisa menjadi tuan rumah Fordasi ke-8 tahun 2023 karena banyak hal positif yang akan dihasilkan pada pertemuan tersebut.

“Kita bersyukur kita diberikan amanah menjadi tuan rumah Fordasi. Kita harus tunjukkan yang terbaik kepada tamu delegasi yang datang ke provinsi ini,” seru Waterpauw. Lebih lanjut Gubernur waterpauw berharap, kerjasama daerah asimetris juga ditindak lanjuti pada tingkatan kabupaten dan kota asimetris di seluruh Indonesia.

Gubernur Waterpauw menyampaikan, rakor Fordasi berlangsung tanggal 26 - 27 September 2023 membahas sejumlah kerjasama antar daerah. Pertemuan sembilan gubernur tersebut untuk menkongkretkan isu strategis dan konsep dari masing-masing daerah yang akan dituangkan dalam pernyataan bersama/deklarasi atas kebijaksanaan negara pada daerah desentralisasi.

Berbagai isu strategis itu diantaranya upaya mengendalikan inflasi, menangani stunting, kemiskinan, meningkatan daya saing di daerah, peningkatan UMKM dan peningkatan ketahanan bahan pangan.