Integrasi Transportasi Umum di Jakarta Raya Selangkah Lagi Terwujud!

Integrasi angkutan sudah terbukti, baik secara fisik seperti di Halte CSW Jakarta Selatan yang memadukan TransJakarta dengan MRT maupun secara tarif seperti sistem JakLingko di Jakarta, mempermudah akses masyarakat ke transportasi umum.

Dengan pengembangan infrastruktur transportasi, masyarakat dapat diajak bergeser untuk menggunakan transportasi umum dengan disinsentif penggunaan kendaraan pribadi, seperti penaikan tarif parkir ataupun penerapan electronic road pricing (ERP).

Meski begitu, regulasi tersebut harus dibarengi oleh penyediaan transportasi umum sebagai alternatif pengganti bagi mereka yang terdampak. 

Pemerintah daerah di wilayah penyangga Jakarta perlu didorong pula mengembangkan layanan transportasi umum massal yang menjadi pelengkap bagi moda angkutan massal yang sudah ada lebih dulu di daerah mereka.

Pemda Bodetabek harus mulai didorong untuk menyamakan kecepatan pembangunan mereka dengan Jakarta agar integrasi antarmoda dan antarwilayah  semakin membaik.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran), Deddy Herlambang, berpendapat  bahwa penguatan kewenangan Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPJT) menjadi salah satu langkah lain yang dapat memacu integrasi transportasi umum di Jabodetabek.

Pemerintah bisa belajar dari otoritas perhubungan darat Singapura, LTA (Land Transport Authority) Singapore, dalam upaya memperkuat kewenangan BPTJ dan memacu integrasi transportasi di Jabodetabek