Jakarta, tvOnenews.com - Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dalam forum ekonomi bersama Amerika Serikat mengatakan perlu ada reformasi pembiayaan kegiatan partai politik Indonesia.

Menurut Anies, pembiayaan untuk partai politik haruslah seimbang agar program-program dapat berjalan dan tidak mengganggu APBN hingga APBD.

"Reformasi terkait pada pembiayaan kegiatan politik itu yang perlu jadi agenda reformasi. Karena kita mengetahui parpol itu harus dibiayai untuk bisa berjalan," kata dia, di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Menurut eks Gubernur DKI Jakarta ini, jika anggaran tersebut tidak diatur maka beban biaya akan ditanggung oleh pihak-pihak yang berada di dalam proses politik.

"Kemudian apa yang terjadi? Biaya yang senyatanya ada, kita semua seakan tutup mata, seakan-akan tidak mau tau kalau ada atau tidak, pokoknya yang penting jalan," ungkapnya.

Jika kejadian ini benar-benar terjadi maka beban akan ditanggung oleh DPW, DPC, hingga DPD.

Akan tetapi apakah negara akan melakukan pembiayaan penuh terhadap kegiatan partai politik?

Hal tersebutlah yang ingin dijadikan Anies sebagai bahan diskusi jika nanti terpilih sebagai presiden.

"Tapi jangan sampai problem ini tidak menjadi perhatian, ketika itu tidak jadi perhatian nanti kemudian beban itu akan muncul kemana? Ke anggota dewan DPD Kabupaten, DPRD Kabupaten, DPRD Kota, DPRD provinsi, DPR pusat," jelasnya.

"Di mana mereka kemudian harus menanggung pembiayaan-pembiayaan dan efeknya nanti ke APBN, APBD. Ke kebijakan itu. Jadi bukan reformasi partai politik ya, tapi pembiayaan kegiatan politik," tandas dia. (agr)