PDIP Masih Pertahankan Menterinya di Kabinet Jokowi, Rocky Gerung: Pragmatis dan Memalukan

Jakarta, tvOnenews.com - Soal PDIP masih pertahankan kadernya jadi menteri di kabinet Presiden Jokowi, meski sudah beda jalan. Ternyara menuai kritikan keras dari beberapa kalangan elite politik hingga Pengamat Politik Rocky Gerung. 

Rocky Gerung ungkapkan, bahwa tindakan PDIP tersebut begitu ajaib. Padahal, PDIP menganggap Gibran anak Presiden Jokowi sudah pamit dari PDIP dan bukan lagi anggota. 

"Jokowi sama juga, karena jokowi yang suruh Gibran pamit. Berarti Jokowi bukan lagi anggota PDIP, kan sama saja," ungkap Rocky Gerung.

"Lalu kalau Jokowi bukan anggota PDIP lagi, ada urusan apa PDIP masih mempertahankan menteri-menterinya ada di kabinet, yang tadinya dimaksud untuk dikader oleh Jokowi sebagai kader partai," katanya menjelaskan. 

"Kan nggak ada gunanya sebetulnya kan? jadi kita melihat betapa pragmatisnya PDIP pada 9 bulan ke depan, jabatan menteri itu jadi cash call partai, kan ajaib," sambungnya menuturukan seperti yang dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung, Senin (6/11/2023).

Maka menurut Rocky Gerung, bahwa PDIP mendua, di mana PDIP masuk dalam urusan ideologi, yakni teguran resmi partai pada Presiden Jokowi karena balelo.

"Tetapi, PDIP masih dapat keuntungan dari orang yang dia tegur dan dari orang yang dia musuhi dan kata Puan bukan lagi keluarganya," ujar Rocky Gerung. 

Menurut Rocky Gerung hal ini adalah bentuk memalukan. Bahkan dia katakan, ngapain PDIP masaih memelihara anggota keluarga yang dianggap melawan berharap masih dielu-elukan dengan cara jangan sampai menterinya dicopot.

"Jadi, Jokowi merasa memang PDIP masih tergantung pada dirinya. Maka sebenarnya sikap etis itu harus final," pungkasnya.

"Jadi dia mesti katakan, Gibran bukan lagi anggota kami dengan itu dengan sendirinya dia tak kembalikan kartu anggotanya, yauda anggap saja bukan lagi PDIP," jelasnya.

Hanya saja tinggal ditanya siapa yang menyuruh Gibran tak lagi di PDIP dan pasti yang menyuruh kata Rocky Gerung, yaitu bapaknya. 

"Maka dari itu, bapaknya juga bukan lagi anggota PDIP," pungkas Rocky Gerung. 

Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya tidak akan menarik menteri dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawapres Parbowo Subianto.

PKB menilai hal itu bagian dari menjaga komitmen sejak awal menjadi bagian dari koalisi pemerintah Jokowi.

"Ini bagian menjaga komitmen yang sejak awal sudah menjadi bagian dari koalisi pemerintahan saat ini," ungkap Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Minggu (5/11/2023).

Daniel kemudian menyinggung kedewasaan berpolitik. Menurutnya target dari kinerja kabinet harus dicapai dengan baik.

"Saya rasa ini bagian dari kedewasaan politik, agar kepentingan umum tidak terabaikan dan target-target kinerja dapat terus dicapai dengan baik," bebernya.

Terlebih, lanjut Daniel, tantangan yang dihadapi tidak akan mudah. Seperti urusan stabilitas ekonomi hingga stabilitas politik jelang pemilu.

"Apalagi tantangan ke depan tidaklah mudah, urusan stabilitas ekonomi, ketersediaan dan stabilitas harga pangan, termasuk stabilitas politik menjelang pemilu dan pilpres harus tetap terjaga dan menjadi komitmen bersama," pungkasnya.

PDIP sebelumnya memastikan tak akan menarik kadernya dari kursi menteri Kabinet Indonesia Maju usai Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping bacapres Prabowo Subianto. 

PDIP menekankan partainya tetap berkomitmen mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal itu diungkapkan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto seusai membuka Rakorda DPD PDIP Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Minggu siang (5/11/2023). 

Hasto mengakui Jokowi telah berubah seiring putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres koalisi lain.

"Komitmen kami meskipun beliau (Jokowi) sudah berubah, tetapi tugas PDIP untuk bangsa dan negara tetap dikedepankan. Sehingga kami mengawal sebagai satu kesatuan sampai akhir tugas," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto menyebut PDIP lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara ketimbang manuver politik belaka. 

"Maka menteri PDIP tetap menjalankan tugas bagi bangsa dan negara. Itu jauh lebih dikedepankan daripada sekadar manuver politik," beber Hasto. (aag)