Rocky Gerung Bongkar Habis-habisan 'Dosa' Masa Lalu Penetapan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, Singgung Nama Jokowi

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari soal penetapan tersangka Ketua KPK Firli Bahuri.

Rocky Gerung membongkar 'rahasia' di balik pemilihan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK pada 2019 lalu.

Dilansir dari YouTube Rocky Gerung Official, Rocky Gerung menilai kasus penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka menjadi isu yang sangat mendebarkan.

Menurutnya, orang-orang akan mulai berandai-andai, jika Firli Bahuri ditersangkakan, apakah kasus-kasus yang pernah ditangani atau paling enggak masih disimpan oleh Firli akan dibuka atau tidak.

"Mungkin Pak Jokowi sebagai presiden menganggap ya udah selesai, kan beberapa hal enggak bisa bisa dia (Firli) lakukan juga tuh," katanya.

Salah satu yang tidak bisa dilakukan oleh Firli Bahuri adalah mentersangkakan Anies Baswedan dalam kasus Formula E.

Menurut Rocky Gerung harusnya jabatan Ketua KPK diperpanjang pada Desember 2024 nanti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Namun menurutnya Jokowi tampaknya akan menyudahi masa jabatan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK.

"Jadi kelihatannya memang difinalkan sebelum surat perpanjangan itu diresmikan untuk ditambahkan (perpanjangan masa jabatan Ketua KPK)," katanya.

"Harus Dianggap bahwa itu sudah selesai dan Jokowi mungkin akan mencari pelaku politik lain di KPK. Pelaku politik artinya seseorang yang dia perlukan sebagai kaki tangan," ungkapnya.

Menurutnya, KPK masih bisa dipakai Jokowi sebagai alat kekuasaan dengan lebih Ketua KPK baru.

"Dari awal itu yang dikritik oleh masyarakat sipil bahwa KPK ditundukan sebagai peralatan eksekutif. Jokowi pasti masih memerlukan KPK. Tetapi KPK yang direfresh lah, maksudnya seger kembali untuk kesegaran politik Jokowi, bukan untuk penegakan hukum," katanya.

Menurutnya Firli sudah tutup buku, namun Firli sendiri memiliki banyak buku (kasus) yang disimpannya dimana-mana.

"Banyak orang beranggapan bahwa Firli masih menyimpan banyak kasus yang satu waktu mesti dia ucapkan (buka). Kan ga mungkin Firli diam-diam saja, kalau begitu mah konyol juga si Firli," tuturnya.

Namun hal itu dianggap Rocky Gerung bukanlah soal balas dendam Firli, melainkan momentum untuk saling membersihkan diri.

"Bagaimana kalau Firli buka beberapa kasus yang sebetulnya sudah di ujung sprindik dia atau di ujung kalkulasi dia," katanya.

Menurutnya momentum ditersangkakannya Firli Bahuri, seharusnya dijadikan momentum untuk mengembalikan ide pemberantasan korupsi dan tidak boleh dikait-kaitkan dengan politik.

Lebih lanjut Rocky Gerung menilai jika kasus antara Firli Bahuri dengan Syahrul Yasin Limpo (SYL) ini sangat kuat bermuatan politik.

Bahkan pemilihan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK saat itu dinilai syarat akan legitimasi politik.

"Dari segi asal-usul Firli Bahuri terpilih, itu legitimasi poliyiknya kuat banget. Mana mungkin satu blok itu akhirnya setuju pada Firli, artinya ada semacam test agreement, kesepakatan diam-diam disitu. Jadi tetap terpilihnya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK itu hasil negosiasi politik panjang dan bahkan bulat," tuturnya.

Saat itu sebanyak 56 anggota Komisi III semua memilih Firli sebagai Ketua KPK, hal itu dinilai sebagai kesepakatan ramai-ramai untuk memilih Firli Bahuri.

"Latar belakangnya panjang bahwa Firli ada disitu (sebagai Ketua KPK), artinya banyak banyak titipan politik kemudian diabsolutkan secara aklamasi untuk menjadi Ketua KPK," katanya.

Jika melihat latar belakang itu, Rocky Gerung mulai mengkalkulasi, berapa modal yang diperlukan untuk menjadi Ketua KPK?

Atas kepentingan siapa yang ada di balik penempatan orang-orang yang seharusnya berintegritas tapi kemudian patah, yang seharusnya independen tapi kemudian berpihak.

"Kelihatannya di belakang ini ada uang yang bekerja untuk memperoleh jabatan-jabatan. Entah sponsor individual, entah sponsor oligarki, entah sponsor partai politik. Itu intinya, jadi semua badan yang seharusnya independen itu enggak lagi bisa kita percaya," bebernya.

Menurut Rocky Gerung sudah berkali-kali di era kepemimpinannya, Jokowi mengatakan akan memimpin pembersihan birokrasi dan pemberantasan korupsi, namun yang terjadi malah bertolakbelakang.

"Dari awal selama 9 tahun bangsa ini dituntun untuk mengalami pembusukan institusi dan ketika pembusukan terjadi semua orang merasa sudah biasa," tambahnya.(muu)