Lanjutnya, dia memandang pemerintahan demokratis juga akan lebih menyukai inflasi. Sebab mencetak uang banyak dipandang bisa menciptakan kekayaan. Lalu, di masa mendatang pemerintah tersebut tak ada lagi di posisi pemerintahan untuk menerima uang yang menggelembung, yang dikembalikan dalam bentuk pajak.
"Sebagai contoh, Bank Indonesia melaporkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas pada September 2023 sebesar Rp8.440 triliun, tumbuh 6 persen dari September 2022 yaitu Rp7.962,7 triliun. Di bulan Juli 2022 sebesar Rp7.846,5 triliun dari Rp5.937,5 triliun di bulan Juli 2019," jelas Hendrawan. (saa/aag)
Load more