Kontroversi RUU DKJ, Gubernur Jakarta Dipilih Presiden?

PDIP Mengaku Berubah Sikap Soal RUU DKJ 

PDIP Berubah Sikap Soal RUU DKJ (tim tvOnenews/Julio)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku berubah sikap soal revisi RUU DKJ yang telah menimbulkan polemik di masyarakat.

Diketahui, PDIP sebelumnya sepakat dengan ketentuan ini, kini berubah sikap mendukung agar gubernur dan wakil gubernur tetap dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

"Ya, kita kan terus kemudian mendengar aspirasi rakyat, jadikan politik ini dinamis terjadi beberapa perubahan-perubahan konstelasi sehingga di dalam melihat perubahan konstelasi itu, pedoman kita terpenting adalah suara rakyat. Rakyat ingin agar gubernur di DKI itu dapat dipilih (oleh rakyat)," kata Hasto kepada wartawan di gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

Hasto mengatakan hukum tertinggi adalah kedaulatan rakyat termasuk dalam menentukan dan memilih pemimpin. Karena itu, kata dia, keistimewaan DKI Jakarta tidak harus diwujudkan dengan mengubah ketentuan dalam undang-undang.

"Inilah kemudian kami terus mereka-mereka yang mengkritisi itu adalah suara rakyat, itu yang harus ditangkap termasuk oleh PDIP bahwa kepala daerah di DKI itu ya sebaiknya itu dipilih oleh rakyat karena rakyatlah yang berdaulat," ucapnya.

Istana: Kami Menerima Semua Masukan

Ari Dwipayana saat Bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi (ANTARA)

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan pemerintah terbuka atas berbagai masukan terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ), termasuk kewenangan Presiden menunjuk langsung kepala daerah di Jakarta.

"Perlu diketahui bahwa RUU Daerah Khusus Jakarta merupakan RUU inisiatif DPR," katanya di Jakarta Rabu (6/12/2023).