Bandar Lampung, tvOnenews.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan mengungkapkan gagasannya terkait upaya menekan angka peristiwa kekerasan dan pelecehan seksual.

Anies mengaku akan menerapkan skema serupa dengan apa yang dia lakukan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 lalu.

Dimana, nantinya Anies akan membuat pos pengaduan untuk korban kekerasan dan pelecehan seksual.

Sebelumnya, dia menjelaskan bahwasanya ada empat kelompok yang rentan mengalami kekerasan dan pelecehan, antara lain perempuan dan ibu hamil, anak-anak, lansia, dan disabilitas.

"Saya ingin sampaikan bukan akan ya, tapi ini yang kami kerjakan di Jakarta. Kami membangun 11 pos pengaduan dan kita membuat nomor hotline untuk siapa saja bisa menelepon bila mengalami ancaman kekerasan, nomornya 112," jelas Anies di Bandar Lampung, Lampung, Jumat (8/12/2023).

Anies mengklaim usaha yang dia lakukan berbuah baik, sebab di mana dan kapan saja siapa pun korban dapat mengakses pengaduan.

"Dan ketika mereka menghubungi maka akan disiapkan bantuan bahkan disiapkan save house," kata dia.

"Namun bila ternyata mereka dapat kekerasan dan harus visum, ketika memproses visum itu seluruh biaya ditanggung oleh Pemprov DKI," sambung dia.

Tidak hanya sampai di situ saja, eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pun mengatakan pada waktu itu korban yang bukan atau tidak berdomisili di DKI Jakarta, setidaknya ber-KTP Jakarta, pengaduannya tetap diproses.

"Kenapa gitu? Karena saya sering sampaikan kenapa sih pelayanan negara berbasis KTP, wong semua rakyat Indonesia. Jadi enggak usah periksa KTP, kalau ada rakyat Indonesia dapat ancaman, tugas negara adalah memberikan perlindungan tanpa menanya Anda berasal dari mana," tandas dia.

Oleh karena itu, Anies berjanji akan melakukan pendekatan serupa jika nanti terpilih sebagai presiden. Sehingga korban kekerasan itu tahu ke mana harus melapor. (Agr)