"Kami sengaja melibatkan beberapa teman-teman kita dari TNI, Polri, Kejaksaan dan sebagainya. Dibutuhkan suatu operasi yang gabungan," katanya.
Hal senada diungkapkan oleh Pakar Hukum Pertambangan Universitas Hasanuddin, Abrar Saleng.
Menurutnya selain oknum aparat, tambang ilegal juga disinyalir disokong oleh oknum politisi.
"Maraknya tambang ilegal karena adanya beking. Bisa politisi, bisa tentara, bisa polisi. Sekarang ini ada orang melakukan tambang ilegal diawasi oleh aparat. Biasanya pencuri ditangkap, ini justru diawasi," ungkapnya.
Abrar menjelaskan kehadiran beking membuat langkah penegakan hukum terhadap tambang ilegal menjadi tebang pilih.
Dampak tersebut dapat merugikan negara maupun para investor akibat menjamurnya pertambangan ilegal dengan bekingan oknum tertentu.
Kasus penambangan ilegal kerap terjadi di area yang sudah ada pemiliknya, di atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah.
Load more