Pakar Hukum Semprot Habis-habisan Raffi Ahmad soal Rencana Pembangunan Beach Club di Pantai Krakal Yogyakarta, Tak Ada Kata Ampun!

Penyelidikan dilakukan oleh pemerintah pusat baik izin dari belum ataupu telah dikeluarkannya izin pembangunan dari otoritas daerah setempat. 

"Pemerintah mempunyai perangkat, baik berupa institusi maupun ahli, bahkan ada Kementrian KLHK. Artinya terhadap laporan WALHI itu bisa diselidiki dan dilakukan penelitian sebelum izin dikeluarkan maupun sudah dikeluarkan," kata dia. 

Fickar menjelaskan penelitian yang dilakukan harus melibatkan masyarakat, termasuk WALHI agar hasilnya selain legitimasi juga aspiratif.

Selain itu, jika terbukti adanya pelanggaran maka aparat penegak hukum harus memeriksa pejabat yang mengeluarkan izin tersebut. 

"Karena ini kan kawasan lindung ekologi, jadi oknum pejabat harus diperiksa apakah ada tidaknya potensi dugaan suap atau korupsinya dalam proses pengeluaran perizinan pembangunan beach club tersebut," katanya. 

Sebelumnya, WALHI menyoroti potensi kerusakan lingkungan terkait rencana pembangunan beach club PT Agung Rans Bersahaja Indonesia (ARBI) oleh Raffi Ahmad dan Arbi Leo. 

Kepala Divisi Kampanye WALHI, Elki Setiyo Hadi menyatakan bahwa pembangunan tersebut dapat memperparah kekeringan di wilayah Kapanewon Tanjungsari.