Khofifah Indar Parawansa Diminta Non-Aktif dari Jabatan Ketum PP Muslimat NU Usai Dukung Prabowo-Gibran

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), K.H. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan Khofifah Indar Parawansa untuk non-aktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU). 

Pasalnya, Khofifah resmi bergabung dalam tim kampanye pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo - Gibran di Pilpres 2024. 

"Soal Bu Khofifah, kalau memang dia sudah secara resmi terdaftar sebagai juru kampanye atau terdaftar ke dalam tim TKN, kalau sudah terdaftar resmi maka dia harus non aktif dari jabatannya sebagai ketua umum Muslimat NU," ucap Gus Yahya saat konferensi pers usai menerima Menkominfo Budi Arie Setiadi di Markas PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2024). 

Gus Yahya menuturkan NU telah menetapkan parameter bahwa seluruh pengurus di lingkungan PBNU yang terlibat secara resmi di tim kampanye Pilpres harus non aktif dari jabatannya sampai akhir pesta demokrasi lima tahunan itu berlangsung. 

Tak hanya itu, ia mengultimatum para ketua cabang dan wilayah yang terlibat dalam pencalonan legislatif harus mengundurkan diri dari jabatannya. 

"Sudah ada sejumlah personel PBNU ysng sudah non aktif itu juga termasuk ada juga ketua di PBNU muslimat ansor. Apabila masuk sebagai secara resmi di dalam tim kampanye nasional itu dan nonaktif dari jabatannya," kata dia. 

"Sedangkan mereka yang menjadi calon dalam pemilu legislatif, mereka ini adalah yaitu ketua atau harus mengundurkan diri dari kepengurusan. Kemudian ada juga yang mencalonkan sebagai anggota DPD juga harus mengundurkan diri," sambungnya. 

Gus Yahya pun menegaskan parameter NU jelas secara lembaga maupun keorganisasian tidak terlibat di dalam kampanye atau dukung-mendukung kandidat Pilpres 2024. 

Di sisiain, kata Gus Yahya menjalasakan secara perseorangan dan secara organisasi dirinya tidak berhak menghalangi seseorang untuk ikut mendukung kandidat Pilpres 2024. 

"Pribadi-pribadi tentu kita tidak berhak menghalangi, siapapun itu. Parameternya sudah saya jelaskan tadi tentang bagaimana keterkaitan antara keterlibatan pribadi dengan organisasi. Tapi NU secara kelembagaan jelas tidak terlibat," katanya. 

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyambangi markas Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2024). 

Menkominfo Budi Arie bertemu dengan Ketua PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf. Menurut Budi Arie, pertemuan itu membahas kerja sama bidang digitalisasi khususnya program pengembangan talenta digital bagi warga nahdiyin. 

"Saya sudah bilang ke Pak Kiai tadi (Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf), bahwa Indonesia Digital hanya terwujud jika NU sudah digital," ucapnya saat konferensi pers usai pertemuan dengan Ketum PBNU di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Kamis (18/1/2024). 

Menteri Budi Arie menyatakan NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab penting terhadap kemajuan negara. 

"Karena itulah bagian dari ikhtiar kita untuk terus mewujudkan Visi Indonesia Digital 2045. Karena kita sadar dan paham tantangan ke depan akan semakin kompleks, kemajuan dan disrupsi teknologi begitu luar biasa, sehingga kesiapan kita sebagai warga bangsa sangat diperlukan," jelasnya. 

Budi Arie meyakini, bersama keluarga besar NU, berbagai kebijakan dalam merespons perkembangan digitalisasi akan makin kuat. Selain itu, jutaan warga nahdiyin juga memperoleh manfaat dari kemajuan ekosistem digital. 

"Kami terus memantapkan dan mengeksekusi kerja sama dengan terus mendorong nahdiyin untuk terus mantap dan terus melek digital. Bahkan lebih dari itu, bisa memanfaatkan kemajuan digital ini untuk kesejahteraan warga nahdiyin," ungkapnya. (rpi/raa)