“Sebagai bentuk perlawanan terbuka pada pemerintahan Presiden Jokowi saat ini,” jelasnya.
“Terlebih lagi, Ahok memiliki sejarah hubungan yang sangat dekat dengan Jokowi saat memimpin DKI Jakarta,” sambung Umam.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy dan Strategic Affairs (Indostrategic) itu juga menilai bahwa mundurnya Ahok dari posisi Komut Pertamina ini, memberikan "pesan keberpihakan".
“Sekaligus sentimen loyalitas Ahok secara clear pada arah perjuangan PDIP dan juga Paslon Ganjar-Mahfud,” jelas Umam. Dengan meninggalkan tugas yang diberikan oleh Jokowi,” jelasnya.
Kemudian Umam mengatakan bahwa dukungan moral-politik Ahok ini baru bisa dikonversi menjadi insentif elektoral jika langkah Ahok kemudian diikuti oleh kader-kader PDIP lainnya.
“Dan partai-partai politik lain di kubu 01 dan 03, yang dalam kontestasi Pilpres saat ini seolah lebih memilih untuk berhadap-hadapan dengan kekuasaan Jokowi,” tandasnya.
“Jika sejumlah menteri dari partai-partai di kubu 01 dan 03 secara kompak melakukan "bedhol deso" atau keluar secara bersama-sama dari pemerintahan Jokowi, maka hal itu berpeluang menjadi pukulan telak yang bisa menggoyahkan arah preferensi politik undecided dan swing voters,” sambungnya.
Load more