Bioetanol Bukan Solusi Atasi Krisis Kualitas Udara

Memang, diakui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, Indonesia butuh waktu untuk memanfaatkan bioetanol secara besar-besaran. Bahan baku masih menjadi tantangan untuk pengembangan bioetanol ini.

Menurut Tutuka, pengembangan bioetanol tidak bisa secepat biodiesel. Sementara, jika menggunakan bioetanol impor akan berdampak pada biaya dan harga bahan bakar.

"Itu masih agak lama etanolnya karena pakai apa kita. Kalau biodiesel kita punya hulunya, kelapa sawit, tapi ini kan kita belum punya. Awal rantai pasoknya nggak punya di hulunya, jadi menurut saya tidak bisa cepat seperti biodiesel. Karena kalau impor pasti akan tambah biaya dan tinggi harganya," terangnya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2024).

Argumentasi yang dikemukakan Tutuka Ariadji tersebut semakin memperjelas pendapat Badar bahwa penggunaan bioetanol untuk kendaraan bermotor perlu dievaluasi. Terutama karena bioetanol dipromosikan sebagai solusi hijau, “green”, namun jika melihat spesifikasi Pertamax Green 95 dan batas maksimal kandungan sulfur dan senyawa kimia, tidak ada perbedaan signifikan dengan spesifikasi Pertamax saat ini. Demikian, Pertamax Green 95 pun belum bisa dikatakan memenuhi standar Euro 4 walaupun oktanya lebih tinggi.

“Semangat untuk mengembangkan bioetanol perlu kembali dipikirkan masak-masak. Jangan sampai, ambisi untuk mengembangkan bioetanol yang membutuhkan waktu dan biaya yang mahal, justru membuat masyarakat semakin lama hidup dengan udara penuh polusi," pungkas Badar.(chm)