Korupsi Asabri Disebut Akibatkan Kerugian Negara 22 Triliun Rupiah, Hakim Anggota: Hitungan BPK Tidak Berdasar

"Dan memiliki nilai/harga tapi tidak diperhitungkan oleh auditor/ahli yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak konsisten dengan penerimaan atas likuidasi saham setelah 31 Desember 2019, bahkan sampai audit pemeriksaan pada 31 Maret 2021 meski tidak diperhitungkan penjualan sesudah masa akhir pemeriksaan tersebut," kata hakim Mulyono.

Artinya, dengan metode penghitungan ahli itu saham/efek tersebut masih memiliki nilai/harga bila saham dijual walau pembelian saham itu dengan cara menyimpang dari aturan.

Akan tetapi, lanjut dia, reksadana, saham, dan rekening efek tersebut masih menghasilkan dana kas bagi PTS Asabri walau jumlah tidak pasti karena harga berfluktuasi sehingga lebih fair jika diperhitungkan dalam menghitung kerugian negara.

"Auditor tidak memperhitungkan itu, tetapi hanya efek atau surat berharga yang tidak terjual kembali sebelum 31 Desember 2019 tapi memperhitungkan penerimaan setelah 31 Desember 2019. Hal itu menyebabkan perhitungan kerugian negara menjadi tidak tepat, tidak nyata atau tidak pasti nilainya karena tidak dihitung secara riil dari pembelian yang menyimpang namun mengesahkan penerimaan dananya dari penjualan/redemption efek tersebut sampai waktu tertentu," jelas hakim Mulyono.

Apalagi reksadana, saham, dan rekening efek tersebut masih ada di bawah PT Asabri, tidak dalam sengketa kepemilikan, tidak disuspend/diblokir oleh pihak berwenang.

"Dan masih terdaftar di bursa efek dan bila itu saham atau sarana efek yang menguntungkan tetapi bermasalah itu tidak disita sebagai barang bukti untuk diperiksa dan diperlihatkan dalam persidangan. Ahli/auditor tidak memperhitungkan uang keluar masuk sehingga muncul perhitungan kerugian keuangan negara yang tidak diatur dalam pemeriksaan keuangan negara yang adalah konsep nyata dan pasti," kata hakim Mulyono.

Sementara itu, empat hakim lain yaitu Ignatius Eko Purwanto, Saifuddin Zuhri, Rosmina, dan Ali Muhtarom menyatakan sepakat dengan hasil perhitungan kerugian negara dari BPK.