LIVESTREAM
img_title
Tutup Menu
Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali
Suasana sidang putusan nomor perkara PKPU NO.226/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST (31 Mei 2024).
Sumber :
  • Istimewa

Terdapat Dissenting Opinion dalam Putusan Pailit Ahli Waris PT Krama Yudha, Ini Kata Kuasa Hukum

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus Pailit yang didahului Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran (PKPU) Tetap antara Arsjad Rasjid cs terhadap ahli waris PT Krama Yudha, yakni Rozita dan Ery.

Kamis, 6 Juni 2024 - 08:48 WIB

tvOnenews.com - Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus Pailit yang didahului Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran (PKPU) Tetap antara Arsjad Rasjid cs terhadap ahli waris PT Krama Yudha, yakni Rozita dan Ery.

Putusan nomor perkara PKPU NO.226/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST, tertanggal 31 Mei 2024 (Putusan dinyatakan Pailit) telah menetapkan Rozita dan Ery berada di dalam keadaan pailit. 

Kuasa Hukum Rozita & Ery, Damian Renjaan, menyampaikan bahwa perkara ini sejak awal PKPU sangat dipaksakan karena hanya berdasarkan bukti kwitansi yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan menyimpang dari aturan hukum yakni tidak ada dasarnya ahli waris bisa di PKPU. 

"Di sisi lain ketika proses PKPU berlangsung Hakim Pengawas mengeluarkan Penetapan yang menolak tagihan, namun dibatalkan oleh Hakim Pemutus tanpa dasar hukum dan ketika PKPU dilanjutkan Hakim Pengawas menetapkan nilai tagihan, malah diabaikan oleh Pengurus dan Hakim Pemutus. Padahal secara hukum Penetapan Hakim Pengawas tersebut tidak ada upaya hukum dan harus dilaksanakan," kata Damian. 

Baca Juga :

Selain itu, Hakim Pengawaslah yang lebih tahu fakta yang sebenarnya karena Hakim Pengawaslah yang memimpin rapat-rapat kreditur selama PKPU 270 hari ini, sehingga ketika Penetapan Hakim Pengawas diabaikan malah sangat merusak citra penegakan hukum karena seolah peran Hakim Pengawas dalam PKPU tidak ada gunanya.

"Penetapan Hakim Pengawas tersebut bukannya tanpa dasar melainkan didasarkan pada bukti mutasi rekening almarhum di Bank Bukopin yang membuktikan bahwa selama hidupnya almarhum melakukan transfer dana kepada para kreditur sekitar Rp230 Miliar," ucap Damian.

Damian juga menjelaskan bahwa ketika bukti tersebut diabaikan oleh Pengurus dan Hakim Pemutus maka fungsi verifikasi tagihan dalam PKPU seolah tidak ada gunanya karena diduga para Kreditur, Tim Pengurus bahkan Ketua Majelis Hakim Heneng Pujadi dan Betsji Siske Manoe selaku anggota I sejak awal hanya ingin mempailitkan Ibu Rozita dan Pak Ery.

"Awalnya kami tidak mengakui itu adalah tagihan, tapi karena kami koperatif, kami akui dengan berbagai pertimbangan, di angka Rp132 Miliar dan sudah ditetapkan oleh Hakim Pengawas, akan tetapi sikap pengurus seolah-olah tetap mengamini utang Rp541 Miliar dan pada tanggal 31 Mei kemarin diputus pailit oleh Heneng Pujadi dan Betsji Siske Manoe selaku anggota I yang merupakan Hakim Pemutus yang sejak awal menjatuhkan putusan PKPU terhadap klien" jelas Damian. 

Pasca Penetapan tagihan senilai Rp132 Miliar oleh Hakim Pengawas, Bu Rozita dan Pak Ery telah mengajukan permohonan pencabutan PKPU karena harta almarhum berupa saldo rekening di Bank Bukopin melebihi nilai tagihan tersebut, tapi permohonan tersebut malah diabaikan oleh Hakim Pemutus khususnya Ketua Majelis Heneng Pujadi dan Betsji Siske Manoe selaku anggota I.

"Adanya sikap berbeda dari Hakim Anggota II Darianto, menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) yang menyatakan bahwa ibu Rozita dan Pak Ery selaku ahli waris tidak layak di PKPU maupun dipailitkan dan seharusnya PKPU ini dicabut," tegas Damian. 

Adanya pendapat berbeda yang diajukan oleh Hakim Anggota II yang sejak akhir tahun lalu masuk mengantikan salah satu dari Hakim Pemutus sebelumnya (Dewa Ketut Kartana) justru semakin menguatkan dugaan bahwa sejak awal 2 Hakim Pemutus tersebut berkeinginan agar para Debitor dipailitkan dan yang menjadi pertanyaan adalah putusan pailit tersebut dibacakan dałam persidangan pada hari Jumat 31 Mei 2024, sekitar jam 23.00 malam hari.

"Selain putusannya dibacakan pada tengah malam, PKPU kami itu belum memasuki 270 hari melainkan baru hari ke 268, sehinga melanggar ketentuan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU. Kalaupun batas PKPU 270 hari berakhir di hari Minggu (2 Juni 2024) maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 230 ayat (1) maka hari ke 270 itu berakhir di hari kerja berikutnya atau Senin 3 Juni 2024 dan Kepailitan bisa ditetapkan di hari berikutnya setelah Hakim Pemutus menerima pemberitahuan Hakim Pengawas," jelas Damian. 

Semua hal ini semuanya malah diabaikan oleh Hakim Pemutus yakni Ketua Majelis Heneng Pujadi dan Betsji Siske Manoe selaku anggota I.

"Terhadap Putusan Pailit tersebut, Debitur akan mengajukan upaya hukum kasasi dan menegaskan kepada pihak Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar tidak menghalangi proses kasasi tersebut dan harus mengirimkan berkas tersebut kepada Mahkamah Agung," terang Damian. 

"Kami akan kasasi  terhadap Putusan Pailit tanggal 31 Mei yang lalu, kami meminta keadilan karena kami bukan sekedar dipailitkan tetapi dizolimi, klien kami ini WNA Singapura. Ini benar benar sangat merusak hukum Indonesia," tambah Damian. 

Damian menilai, Akta Perjanjian 78 pada tahun 1998 yang dipermasalahkan saat ini pun bukan ditandatangani oleh para Pemohon. Apalagi pihak Termohon PKPU, yaitu Rozita dan Ery masih berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA), sehingga tidak bisa dijadikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tagihan Rp541  miliar peninggalan pewaris.

Karena itu, Damian memandang ada kekeliruan terhadap putusan PKPU nomor No. 226/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST (Putusan Pailit), yang menetapkan Rozita dan Ery Said dalam keadaan Pailit. Menurutnya, WNA hanya bisa dipailitkan dengan syarat memiliki profesi dan usaha yang berjalan di Indonesia, bukan karena berstatus sebagai ahli waris.

Sebagai informasi, sejak awal pendirian Krama Yudha, sebagaimana tertuang dalam Akta 78, Sjarnobi berjanji memberikan bonus sebesar 18 persen dari keuntungan bersih milik pribadi kepada Srikandi, Nuni, Abi dan Makmunar.

Srikandi, Nuni adalah ipar dari Sjarnobi, Abi adalah saudara kandung dari Sjarnobi. Sedangkan Makmunar adalah sahabat dari Sjarnobi.

Merujuk Akta 78, tidak ada klausul yang menyebutkan berapa besaran dan jatuh tempo Pembayaran alm. Sjarnobi, karena tujuan pemberian bonus tersebut hanya untuk kesejahteraan dan Dalam Akta 78 juga menyebutkan bonus diberikan saat perseroan memiliki keuntungan dan Hanya diberikan selama Sjarnobi masih menjadi pemegang saham mayoritas.

Namun Sjarnobi telah meninggal dunia sejak 2001 silam, sehingga sejak itu Sjarnobi bukan lagi pemegang saham. Sedangkan putranya, Eka meninggal pada 2022 lalu.

Untuk diketahui masalah ini terkuak setelah Arsjad Rasjid bersama tiga orang lainnya melayangkan permohonan PKPU terhadap Rozita dan Ery terkait kisruh pembagian bonus hasil keuntungan perusahaan PT Krama Yudha.

"Bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak mengetahui perjanjian yang dibuat pewaris?" kata Damian. Kasus yang ditangani Damian sendiri, yakni permohonan PKPU dengan Termohon Ery Said, putra tunggal almarhum Eka Rasja Putra Said (Preskom PT Krama Yudha), dan cucu pendiri PT Krama Yudha H Sjarnoebi Said.(chm)

Komentar
Berita Terkait
Topik Terkait
Saksikan Juga
Jangan Lewatkan
Jadwal Semifinal Timnas Futsal Indonesia di ASEAN Championship Futsal 2024

Jadwal Semifinal Timnas Futsal Indonesia di ASEAN Championship Futsal 2024

Empat tim yang akan beraksi di semifinal ASEAN Championship Futsal 2024 di antaranya adalah Timnas Futsal Indonesia, Australia, Vietnam dan Thailand. 
Ketum KADIN DKI Diana Dewi Harapkan Kebijakan Pemprov DKI Dirumuskan Bersama Stakeholder Terkait

Ketum KADIN DKI Diana Dewi Harapkan Kebijakan Pemprov DKI Dirumuskan Bersama Stakeholder Terkait

Dalam menyelaraskan visi misi calon gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta masa bakti 2024-2029 dengan program kerja para pengusaha yang bernaung dibawah organisasi KADIN.
Miris Suap Hakim di Kasus Vonis Bebas Ronald Tannur, Ketua MA Sunarto Tegas ke Semua Pengadil Teguhkan Komitmen Ini

Miris Suap Hakim di Kasus Vonis Bebas Ronald Tannur, Ketua MA Sunarto Tegas ke Semua Pengadil Teguhkan Komitmen Ini

Ketua Mahkamah Agung Sunarto mengingatkan seluruh aparatur peradilan, termasuk hakim, untuk meneguhkan komitmen dalam menjaga integritas.
Apakah Ikut Dosa Jika Ditraktir Teman Pakai Uang Hasil Judi? Ustaz Firanda Andirja Tegaskan Ini

Apakah Ikut Dosa Jika Ditraktir Teman Pakai Uang Hasil Judi? Ustaz Firanda Andirja Tegaskan Ini

Traktir teman dalam ajaran Islam merupakan perbuatan mulia yang bernilai pahala. Lalu bagaimana jika itu hasil judi? Ustaz Firanda Andirja menjelaskan hukumnya.
Sat Set! PNM Peduli Kirim Bantuan Warga Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi

Sat Set! PNM Peduli Kirim Bantuan Warga Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi

PNM Peduli menyalurkan bantuan bagi masyarakat Kabupaten Flores Timur yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap warga dan nasabah terdampak bencana. 
Kaesang Siap All Out Dukung Herman Deru, Kader PSI Diminta Solid di Pilgub Sumsel

Kaesang Siap All Out Dukung Herman Deru, Kader PSI Diminta Solid di Pilgub Sumsel

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep berharap jajaran kadernya untuk solid mendukung calon Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.
Trending
Tolak Tawaran Hampir Rp7 Miliar Rupiah, Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Dapat Pujian di Forum Oxford United

Tolak Tawaran Hampir Rp7 Miliar Rupiah, Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Dapat Pujian di Forum Oxford United

Pemain Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, mendapatkan pujian dari suporter Oxford United karena dinilai telah menolak penawaran senilai Rp6,9 miliar rupiah.
Timnas Indonesia Ditunggu 'Hadiah' Besar dari FIFA untuk Laga Kontra Jepang dan Arab Saudi jika Mampu Menang

Timnas Indonesia Ditunggu 'Hadiah' Besar dari FIFA untuk Laga Kontra Jepang dan Arab Saudi jika Mampu Menang

Timnas Indonesia sudah ditunggu hadiah besar dari FIFA menjelang laga kontra Jepang dan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan November ini.
Setelah Tak Ada Ruben Onsu di Rumah, Betrand Peto Beranikan Diri Bicara Kepada Sarwendah Bahwa Dia Sebenarnya...

Setelah Tak Ada Ruben Onsu di Rumah, Betrand Peto Beranikan Diri Bicara Kepada Sarwendah Bahwa Dia Sebenarnya...

Setelah tak ada Ruben Onsu, Betrand Peto beranikan diri untuk bicara jujur kepada Sarwendah tentang kriteria perempuan idamannya yang harus seperti Sarwendah.
Suporter Belanda Minta Mees Hilgers Tolak Panggilan Timnas Indonesia di Laga Kontra Jepang dan Arab Saudi Sekalipun Cederanya Ringan

Suporter Belanda Minta Mees Hilgers Tolak Panggilan Timnas Indonesia di Laga Kontra Jepang dan Arab Saudi Sekalipun Cederanya Ringan

Para suporter klub Belanda meminta Mees Hilgers tidak usah membela Timnas Indonesia, yang akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026.
Kisah Kiper Legenda Korea Selatan Lee Woon-jae, Sahabat Shin Tae-yong Akui Hidupnya Damai sejak Putuskan Mualaf

Kisah Kiper Legenda Korea Selatan Lee Woon-jae, Sahabat Shin Tae-yong Akui Hidupnya Damai sejak Putuskan Mualaf

Kiper legenda Timnas Korea Selatan, Lee Woon-jae sebagai sahabat pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong yang putuskan mualaf dan masuk agama Islam pada 2004.
Sah! Kevin Diks Segera Bela Timnas Indonesia, Ini Formasi Ideal yang Bisa Dipakai Shin Tae-yong di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Sah! Kevin Diks Segera Bela Timnas Indonesia, Ini Formasi Ideal yang Bisa Dipakai Shin Tae-yong di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Bakal segera perkuat Timnas Indonesia, kehadiran Kevin Diks dipastikan bisa membuat lini belakang Garuda makin tangguh di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026.
Suporter Bule Ini Ungkap Pengalamannya saat Nonton Timnas Indonesia di GBK, Dia Jujur Diperlakukan...

Suporter Bule Ini Ungkap Pengalamannya saat Nonton Timnas Indonesia di GBK, Dia Jujur Diperlakukan...

Suporter bule asal Inggris ini ungkap secara jujur pengalamannya saat nonton Timnas Indonesia di GBK, dia jujur diperlakukan...
Selengkapnya
Viral