tvOnenews.com - Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, yayasan yang menaungi Universitas 17 Agustus 1945 (UTA '45) Jakarta, Rudyono Darsono menilai sulitnya mencari keadilan di Indonesia. Bahkan, ia berseloroh, sampai hantu pun menuntut keadilan dalam penegakan hukum di Tanah Air.
"Saya mohon maaf ini Pak Jokowi, Pak Kapolri, jangan kita manusia, rakyat Indonesia, sudah nonton film Vina? Hantu pun menuntut keadilan di Indonesia," kata Rudyono, Selasa (11/6), kepada wartawan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Selasa.
Menurut dia, lantaran begitu sulit mencari keadilan di Indonesia, sampai hantu sekali pun ikut-ikutan menuntutnya, bukan cuma manusia yang masih hidup.
"Saking sulitnya dan saking mahalnya, jual-beli perdagangan. Setan juga nuntut keadilan," ucapnya.
Hal ini yang kata Rudyono, juga pihaknya alami dalam pemblokiran Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Yayasan, oleh pihak Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Pemblokiran ini sebelumnya dimintakan oleh alumni UTA '45 yang juga Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah.
Rudyono menilai aneh mengapa Basarah mengajukan pemblokiran SABH dan bisa disetujui.
"Ini adalah kampus swasta yang tidak dibiayai oleh alumni, tidak dibiayai oleh negara. Kami punya AD-ART sendiri, kami punya aturan sendiri, biar yayasan yang menyelesaikan," tandas doktor hukum tersebut.
Adapun Rudyono dan pimpinan UTA'45 Jakarta lainnya, hari ini khusus hadir dalam sidang lanjutan perkara pemblokiran SABH Yayasan di PTUN Jakarta. Mereka hadir guna mendengar alasan Basarah mengajukan pemblokiran. Sebelumnya, Basarah diminta hadir ke persidangan oleh pihak Kemenkumham. Namun, kata Rudyono, Basarah tidak hadir hari ini.
"Kita (pimpinan UTA '45 Jakarta hadir di persidangan hari ini) ingin jumpa dengan Pak Ahmad Basarah, apa sih motifnya? Karena secara hukum, secara undang-undang alumni tidak mempunyai hubungan langsung dengan universitas swasta dengan yayasan swasta, kita tidak pernah dibiayai apa pun oleh alumni," ungkap Rudyono.
Rudyono pun mengungkapkan ada 200-an alumni yang berencana menggugat Basarah dan Kemenkumhan tentang pencemaran nama baik dan penyalahgunaan wewenang, karena membawa-bawa nama alumni untuk meminta pemblokiran SABH Yayasan dan melakukan blokir tanpa mengikuti aturan hukum yang berlaku. Rudyono menegaskan pihaknya tak ingin terlibat dalam perselisihan antar alumni itu.
Lebih lanjut, Rudyono mempertanyakan alasan pihak Kemenkumham yang memblokir SABH Yayasan, dengan dalih hendak melindungi kepengurusan Rudyono. Meski berterima kasih, Rudyono menegaskan pihaknya tak memerlukan perlindungan semacam itu. Sebab ia sudah menyatakan mundur dari jabatannya saat ini.
"Kepengurusan saya dilindungi Kemenkumham, saya terima kasih, tapi jujur sudah cukup lah pengabdian saya,, ga ush di perpanjang lagi" kata dia.
Rudyono mengatakan, mundurnya ia lantaran dirinya merasa pengabdian untuk Universitas sudah cukup. Ia pun yakin penggantinya akan lebih mampu mengembangkan kampus UTA'45 menjadi lebih baik dan besar lagi. Karena pengganti Sayapun mempunyai kwalitas yang Saya yakini lebih baik dari Saya dalam hal Nasionalisme dan kepemimpinan.
"Saya sudah 14 tahun menjadi orang nomor satu di Universitas 17 Agustus 1945. Saya merasa pengabdian saya sudah cukup lah. Saya membangun kampus yang dulu di sebut Untag itu dari rawa, tidak ada satu orang pun yang memperhatikan itu. Apalagi yang katanya alumni ya, pada saat itu tidak ada," papar dia.
Saat masuk kampus pada tahun 2010 silam, Rudyono mengaku UTA '45 tidak memiliki satu pun izin operasional. Kampus bahkan tak terakreditasi.
"Hari ini kita sudah punya akreditasi dengan status baik sekali. Semua prodi dan institusi kita. Perizinan sudah lengkap semua," jelas dia.
Rudyono sudah mengajukan surat pengunduran diri dan telah diterima pimpinan Yayasan. Ia akan digantikan oleh Bambang Sulistomo, yang merupakan putra pahlawan nasional Bung Tomo.
"Saya yakin kampus 17 Agustus akan jauh lebih bagus, jauh lebih hebat di tangan beliau," kata Rudyono.
"Tapi ini mau mundur, berhenti saja susah kan. Ga boleh, pusing juga saya dengan aturan sistem kekuasaan pada Kemenkumham. Saya nggak ngerebutin jabatan loh," sambungnya.(chm)
Load more