Anomali Harga Gabah di Musim Kemarau, BPS: Harga di Tingkat Petani dan Penggilingan Turun

tvOnenews.com - Di tengah musim kemarau yang sering menyebabkan penurunan produksi dan kenaikan harga gabah serta beras, Badan Pusat Statistik (BPS) justru melaporkan adanya penurunan rata-rata harga gabah pada Agustus 2024 sebesar 0,07 persen (Month to Month/MoM). Anomali ini bertolak belakang dengan pola biasanya, terutama karena tahun ini Indonesia menghadapi El Nino yang cukup ganas, menyebabkan kemarau panjang.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menjelaskan bahwa harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani pada Agustus 2024 turun sebesar 1,15 persen secara bulanan (MoM), sementara harga beras premium di penggilingan turun 1,19 persen.

“Selama Agustus 2024, rata-rata harga GKP di tingkat petani mencapai Rp6.422,00 per kg, turun 1,15 persen. Di tingkat penggilingan, harga mencapai Rp6.566,00 per kg, turun 0,97 persen dibandingkan bulan sebelumnya,” ujar Pudji dalam rilis resmi BPS, Senin, 2 September 2024.

Pudji juga menambahkan bahwa penurunan harga beras terjadi di seluruh Indonesia, mencakup berbagai jenis kualitas, baik medium maupun premium. “Harga yang kami sampaikan di sini merupakan harga rata-rata beras dari berbagai kualitas dan mencakup seluruh wilayah di Indonesia,” jelasnya.

Penurunan harga ini, menurut Pudji, sebagian besar disebabkan oleh beberapa wilayah sentra yang tengah memasuki masa panen raya. Sementara itu, kenaikan harga di sejumlah daerah umumnya terjadi di wilayah yang tidak sedang dalam masa panen.

"Survei ini mencakup 1.853 observasi transaksi penjualan gabah di 26 provinsi. Dari 89,21 persen observasi kualitas GKP dan GKG, terdapat 11,07 persen harga di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP)," tambah Pudji.

Diketahui, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) tengah menggenjot produksi padi melalui Program Perluasan Areal Tanam (PAT) dan pompanisasi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Moch Arief Cahyono, menyatakan bahwa anomali ini menjadi bukti bahwa kebijakan yang diambil Kementan mampu merespons perubahan iklim dan tantangan di sektor pertanian dengan efektif.