DPP AAI Gelar Rapimnas, Bahas Soal Rekonsiliasi

Terkait waktu pelaksanaan Munaslub Bersama, Ranto memprediksi akan digelar pada sekitar awal tahun 2025 sesuai komitmen bersama dengan Palmer dan Arman. Namun soal kepastian waktu gelaran Munaslub akan ditentukan oleh Tim 15. Ranto menegaskan dengan bersatunya AAI maka AAI akan siap berkolaborasi dengan pemerintah baru yakni Prabowo - Gibran guna penegakan hukum di Indonesia. 

“Kita bentuk tim khusus untuk bertemu pemerintah, kita mau bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah yang baru,” tandasnya. 

Ketua Tim 5 DPP AAI Ranto yakni M. Jhon Girsang menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti pertemuan-pertemuan bersama Tim 5 lainnya guna pembahasan teknis rekonsiliasi. Apalagi tiga Ketua Umum AAI juga sudah melakukan kesepakatan guna menyatukan AAI. Sementara untuk pelaksanaan Munaslub guna mencari Ketua Umum AAI yang baru masih dalam tahap diskusi dengan Tim 15. 

“Setelah rekonsiliasi AAI harus lebih besar. Apalagi anggota AAI telah tersebar di seluruh Indonesia dan jumlahnya ribuan anggota. Dengan bersatunya AAI maka menjadi semakin besar, semakin kuat sehingga penegakan hukum dapat ditegakan dengan baik,” tegasnya. 

Sementara itu Ketua Panitia Rapimnas, Anggiat Marulitua Sinurat menegaskan, agenda pelaksanaan Rapimnas pada hari ini yang paling utama adalah rekonsiliasi dengan tiga AAI. Oleh karena pihaknya sedang membahas bagaimana rekonsiliasi tersebut bisa disosialisasikan kepada semua anggota AAI di seluruh Indonesia melalui para pimpinan yang  undang dalam Rapimnas saat ini. 

“Mereka akan mensosialisasikan di daerah - daerah. Jadi kita harapkan mereka dapat memberikan pandangan maupun masukan apa yang terbaik untuk AAI agar AAI dapat menyatu dan lebih besar lagi,” tutupnya.

Di kesempatan terpisah, Anthony Prawira selaku Sekretaris Jenderal DPP AAI menegaskan apabila penyelenggaraan Rapimnas ini adalah komitmen kuat dari DPP kepada seluruh anggota khususnya melalui pimpinan DPC DPC dalam menjunjung tinggi nilai demokrasi dalam menjalani roda organisasi yakni memberikan kesempatan seluas luasnya kepada seluruh cabang menyalurkan aspirasi maupun usulan usulan yang akan dijadikan pedoman oleh DPP dalam menjalani proses rekonsiliasi kedepannya.