Kunker ke Lampung, Mentan Amran Bereskan 5 Keluhan Petani-Peternak

tvOnenews.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian. Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Lampung, Mentan Amran merespons langsung keluhan petani dan peternak.

“Bapak Presiden Prabowo telah memerintahkan untuk swasembada pangan secepat-cepatnya. Ini tidak bisa terwujud hanya dari Kementan tetapi kerja sama semua pihak, termasuk dari bapak ibu petani, peternak. Oleh karena itu aku datang ke sini, gak usah ragu keluhannya disampaikan, kami beresin,” kata Mentan Amran saat kunker ke Lampung Tengah, Sabtu (16/11/2024).

Mentan Amran menggarisbawahi lima permasalahan yang diungkapkan petani-peternak di Provinsi Lampung. Pertama adalah keluhan soal harga daging sapi yang dinilai rendah oleh peternak Lampung. Secara cepat, Mentan Amran langsung memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

“Ini perkembangan sapi di Lampung sangat baik dan kita harus terus support. Kita harus jaga jangan sampai jatuh terlalu jauh, tetapi juga seimbang, konsumennya bahagia tapi produsennya juga tersenyum,” ucap Mentan Amran.

Kedua, adanya keinginan peternak rakyat terkait impor bakalan sapi. “Kami peternak dengan basicnya pembesar dan penggemukkan, saat ini kalah bersaingnya di sumber bakalan. Ketika kami peternak rakyat bisa mengakses bakalan impor yang harganya murah, bersaing dengan perusahaan besar pun kami siap,” ungkap Diwang, peternak dari Lampung.

Menanggapi hal tersebut, Mentan Amran meminta Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan (Ditjen PKH) untuk menyikapi aspirasi peternak. “Siapa saja berani impor (bakalan), Pak Dirjen kasih izin. Bakalan (sapi) mau diimpor supaya peternak bisa berproduksi dengan baik. Tetapi nanti tolong dijaga neracanya,” katanya. 

Ketiga, Mentan Amran menyikapi persoalan terkait irigasi di Provinsi Lampung. Kata Mentan Amran, untuk rehab irigasi, Kementerian Pertanian (Kementan) akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).