Paslon Bupati dan Wakil Deiyai Papua Tengah Ajukan Sengketa ke MK

Jakarta, tvOnenews.com - Pasangan Calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor urut 3, Yan Ukago, dan Stefanus Mote secara resmi telah mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKada) di Mahkamah Konstitusi. 

Permohonan itu tergister dengan Nomor 183/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

Fatiatulo Lazira, selaku Kuasa Hukum Pemohon menyatakan, pada pokoknya Pemohon meminta MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024.

Keputusan KPU itu menetapkan paslon nomor urut (empat), Melkianus Mote dan Ayub Pigome, sebagai peraih suara terbanyak dengan perolehan suara sebanyak 28.057 suara, Disusul Pemohon sebanyak 16.206 suara. Kemudian paslon nomor urut 2 (dua) Petrus Badokapa dan Yohanes Adii sebanyak 12.462 suara, paslon nomor urut 5 (lima) Kornelis Pakage dan Bendiktus Pekei sebanyak 12.384 suara, dan terakhir paslon nomor urut 1 (satu) Ateng Edowai dan Demianus Agapa sebanyak 9.850 suara.

“Berdasarkan penghitungan versi Pemohon, perolehan suara Pemohon seharusnya sebanyak 33.098 suara atau dengan kata lain Pemohon sebagai peraih suara terbanyak. Namun karena berbagai indikasi pelanggaran dan kecurangan signifikan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan salah satu paslon, suara Pemohon menurun drastis, sementara suara paslon lainnya melonjak naik”, kata Fati di Gedung MK, Senin (16/12/2024).

Ia pun menerangkan, bahwa berbagai indikasi pelanggaran dan kecurangan signifikan yang mempengaruhi hasil suara Pemohon itu, meliputi: pengabaian hasil kesepakatan masyarakat melalui sistem noken di beberapa kampung/desa dan distrik/kecamatan, manipulasi suara ditingkat tempat pemungutan suara (TPS) dengan modus memindahkan suara paslon ke paslon lainnya dimana formulir-formulir C.HASIL ditipex, intervensi terhadap pilihan politik masyarakat dalam bentuk ancaman dan intimidasi serta politik uang (money politic), dan lain sebagainya.

Untuk diketahui, Kabupaten Deiyai adalah salah satu wilayah pada Provinsi Papua Tengah yang menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam pemilihan di seluruh TPS.