Polemik Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Kasus Timah, Eks Menkumham Amir Syamsudin Turun Tangan

Jakarta, tvOnenews.com - Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham) Amir Syamsudin menyoroti polemik penghitungan kerugian negara di kasus korupsi timah oleh ahli lingkubgan.

Dia menegaskan bahwa Permen LH N0 7 Tahun 2014 yang ditandatanganinya selaku menteri disusun secara cermat disertai kajian akademik.

Dikonfirmasi tentang ketentuan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2014 bahwa ahIi harusnya ditunjuk oleh pejabat eselon I yang tugas dan fungsinya bertanggung jawab di bidang penaatan hukum lingkungan Instansi Lingkungan Hidup Pusat atau pejabat eselon II Instansi Lingkungan Hidup daerah, bukan ditunjuk atau diminta penyidik, mantan Menteri Hukum dan HAM yang menandatangani Permen LH N0 7 Tahun 2014 menjawab tegas harus sesuai dengan yang tertera dalam aturan hukum tersebut.

“Sepanjang tidak ada perubahan maka tetap berlaku seperti yang tertera dalam aturan tersebut. Tidak bisa ditafsirkan lain. Permen itu disusun dengan kajian, tidak asal-asalan,” ujar Amir Syamsuddin dilansir Minggu (12/1/2025).

Amir menegaskan sesuai dengan Permen LH N0 7 Tahun 1014 maka kewenangan untuk melakukan audit itu merupakan domein pejabat dilingkungan instansi lingkungan hidup, bukan kewenangan penyidik.

Adapun, polemik soal kewenangan Bambang Hero Saharjo terus bergulir stelah dilaporkan ke polisi oleh Andi Kusuma, Ketua Perpat Bangka Belitung.

Bambang diduga melakukan pemalsuan keterangan terkait hasil audit kerugian keuangan negara RP271 trilkiun dalam kasus timah di Bangka Belitung.