Sampaikan Keprihatinan Soal Karhutla, PKS Usulkan 5 Langkah Penguatan Tata Kelola Lingkungan

Jakarta, tvOnenews.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia memerlukan perhatian dan kerja sama yang erat dari seluruh elemen bangsa.

Karhutla diharapkan tidak hanya dipandang sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

Ketua Bidang Perempuan dan Keluarga (Bipeka) DPP PKS Eko Yuliarti Siroj menyampaikan keprihatinannya sekaligus mengajak pemerintah dan masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dalam pencegahan karhutla.

“Ketika hutan terbakar, yang perlu menjadi perhatian kita adalah dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Ada balita yang membutuhkan perlindungan kesehatan, ibu hamil yang menghadapi risiko paparan asap, serta anak-anak yang terganggu aktivitas belajar dan bermaimnya. Kita perlu bersama-sama memastikan keselamatan mereka,” ujar Eko, Jumat (16/10/2026).

Sumber :

• Antara

Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Oktober 2026, upaya pemadaman terus digencarkan di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Barat, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, hingga wilayah timur seperti Mamuju dan Raja Ampat.

Baca Juga

Diselamatkan karena Karhutla, Kini Sembilan Orang Utan Dilepasliarkan di Ketapang

Eko mengapresiasi tinggi dedikasi serta perjuangan ribuan petugas, relawan, dan masyarakat yang tak kenal lelah memadamkan titik api di lapangan.

Menurutnya, kerja keras tersebut patut didukung dengan penguatan sistem peringatan dini dan pencegahan yang lebih terintegrasi sejak sebelum musim kemarau.

“Kita sangat menghargai kerja keras ribuan petugas dan relawan di lapangan. Ke depan, penguatan pengawasan kawasan rawan dan optimasi sistem peringatan dini akan semakin melengkapi keberhasilan penanganan karhutla,” tambahnya.

5 Masukan Konstruktif untuk Kebijakan Tata Kelola Lingkungan

Guna melengkapi upaya berkelanjutan dalam tata kelola lingkungan, PKS menyampaikan lima masukan konstruktif bagi pemangku kebijakan:

1. Penguatan Sistem Pencegahan: Mengoptimalkan pengawasan kawasan gambut rawan dan kesiapsiagaan sebelum memasuki musim kering.

2. Penegakan Hukum Adil: Mendukung tindakan tegas dan profesional terhadap setiap aktivitas pembakaran lahan yang merugikan publik.

3. Perlindungan Kesehatan Rentan: Menyediakan pemantauan kualitas udara yang mudah diakses serta memfasilitasi ruang perlindungan bersih bagi balita dan ibu hamil.

4. Dukungan Pendidikan dan Ekonomi: Memastikan kelangsungan belajar anak secara aman dan mendampingi pemulihan ekonomi keluarga terdampak.