PDIP Kritik Kinerja Pemprov DKI Jakarta Lemah Terhadap Pengawasan Izin Usaha, Ahmad Riza Patria: Aparat Punya Keterbatasan

Jakarta - Langkah yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewakili pihak Pemprov DKI Jakarta terhadap penutupan izin usaha Holywings Indonesia mendapat kritik dari Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono.

Dia menilai pengawasan Pemprov DKI Jakarta terhadap perizinan usaha masih lemah.

Menanggapi kritik tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihak aparat memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat mengontrol keseluruhan.

"Kita ini kan aparat punya keterbatasan, jumlah aparat, pembiayaan, dan sebagainya," jelas Riza kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/6/2022).

Pihak Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan segala upaya terkait pengawasan izin usaha.

"Memang kita ini kan berupaya menegakkan aturan itu dengan berbagai cara, menghadirkan berbagai regulasi, melakukan sosialisasi, monitoring, dan pengawasan," bebernya.

Menurutnya, tidak cukup hanya dilakukan oleh pihak aparat pemerintahan saja. Perlu adanya kerja sama dengan masyarakat dalam membentuk DKI Jakarta agar lebih bersinergi.

"Untuk itu kita dalam membangun Kota Jakarta ini harus bersinergi, harus berkolaborasi, tidak bisa semuanya diserahkan kepada petugas. Harus ada kerja sama dari masyarakat, temuan dari masyarakat, informasi dari masyarakat, apa pun itu sangat berharga," ungkapnya.

Maraknya kasus penistaan agama yang dilakukan pihak Holywings Indonesia dalam memasarkan produk mereka menjadi salah satu alasan Pemprov DKI Jakarta dapat melakukan penyelidikan terkait izin usaha.

Riza berharap masyarakat dapat membantu terkait tempat serupa Holywings yang tidak mengantongi izin usaha untuk segera menyampaikan pengaduan kepada pihak Pemprov DKI Jakarta agar dapat ditindaklanjuti. (gan/nsi)