Jakarta - Pemprov DKI Jakarta resmi memutuskan melakukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait penurunan angka upah minimum provinsi (UMP) yang digugat oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Adanya upaya banding yang dilakukan pihak Pemprov DKI, berharap angka UMP masih stabil dan sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) No. 1517 Tahun 2021.
Setelah mengkaji dan mempelajari secara komprehensif putusan Majelis Hakim tersebut masih belum sesuai dengan harapan. Pemprov DKI memutuskan melakukan banding untuk menjaga kelayakan dan kesejahteraan pekerja.
Sebelum rilis resmi Pemprov DKI Jakarta terbit terkait upaya banding, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku akan segera diputuskan.
"Insya Allah, nanti akan diputuskan. Disnaker terus berkoordinasi," kata Riza di pelataran Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/7/2022).
Namun diberitakan sebelumnya, Presiden KSPI, Said Iqbal, mengaku telah melakukan komunikasi dengan Anies Baswedan. Dia menilai hasil dari koordinasi tersebut ada kecenderungan Gubernur tidak akan melakukan banding.
Load more