DPRD DKI Panggil Dinas Pendidikan Soal Pemaksaan Pakai Jilbab di Sekolah Negeri, PDIP: Diskriminasi Harus Dilawan

Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta undang Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta dalam agenda klarifikasi atas diskriminasi pelajar terkait pemaksaan pakai jilbab di sekolah negeri.

Pertemuan membahas dugaan pemaksaan pakai jilbab di sekolah negeri ini dilaksanakan di gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2022) pukul 10.30 WIB.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mewakili pihaknya mengatakan, polemik ini cukup serius untuk didiskusikan.

Hal ini dilandasi karena PDI Perjuangan adalah rumah untuk semua agama dan juga penganut kepercayaan, sehingga dia ingin setiap warga negara mendapatkan perlindungan dari negara terhadap kepercayaannya.

Menurut Gembong, diskriminasi dan intoleransi harus dilawan.

"Kami melihat fenomena toleransi di sekolah ini merupakan harus dilawan sehingga setiap warga negara bisa terbebas dari diskriminasi dalam bentuk apa pun," jelas Gembong dalam keterangan resmi.

Menyikapi polemik ini, PDI Perjuangan meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajaran yang terkait segera melakukan evaluasi dan menindak oknum-oknum guru dan kepala sekolah yang melakukan segala bentuk intoleransi, diskriminasi, dan pemaksaan kepada murid-murid didik mereka.